Urupedia – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar “Tahlil Akbar” dengan tagar Rakyat Tidak Butuh Lagu, Butuh Kesejahteraan. Fauzi Eva Harus Bertanggungjawab Penuh. Sumenep Darurat Kemiskinan, Kamis, (27/07/2023) malam di Pemkab Sumenep.
PMII menilai tidak ada bentuk dari hasil kinerja Bupati Sumenep dari segi pembangunan hingga taraf sosial yaitu kemiskinan, bahkan giat dalam menciptakan lagu yang menurut PMII tidak butuh karena tidak memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, apa yang diciptakan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Bahkan lagu ciptaan Bupati Sumenep Achmad Fauzi tersebut yang menurut Dimas Wahyu Abdillah sebagai ketua Badan Semi Otonom (BSO) analisis kebijakan publik PMII Kabupaten Sumenep bahwasanya hal itu tidak bermanfaat, tidak ada esensinya untuk kepentingan masyarakat (27/7).
“Apa esensinya menciptakan lagu, kami tidak melarangnya, tetapi jika seorang Bupati bisa menciptakan lagu artinya meluangkan waktu untuk membuat lagu harusnya Bupati juga memiliki waktu untuk kontrol dan memikirkan rakyatnya, memikirkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan jangan hanya kepentingan politik,” ungkap Dimas.
Dimas mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan aksi dua kali tapi tidak ada sedikitpun respon. Sekalipun hanya meminimalisir postingan di tiktok tapi tidak ada perubahan sama sekali pada kinerjanya.
Ia pun juga pernah menyinggung terkait APBD yang porsi anggarannya lebih banyak ke anggaran operasional terutama biaya kepegawaian lebih dari 50%. Menurutnya, anggaran tersebut lebih difokuskan lagi pada pengentasan kemiskinan, program-program infrastruktur.
“Artinya APBD saja sudah menggambarkan bahwa Kabupaten Sumenep itu dibentuk sebagai Kabupaten entartain bukan Kabupaten untuk rakyat,” ungkapnya.
“Kami melihat kepala dinas-kepala dinas itu hanya melakukan kerja-kerja politik bupati, contohnya menyebarkan banner Bupati dengan berkedok pariwisata. Kalau soal angka kemiskinan turun, orang data kemiskinan saja itu dualisme dan tidak sinkron artinya kontradiksi seperti di P3KI dengan data BPS yakni dengan angka 206 ribu angka BPS dan 512 ribu angka P3KI,” imbuhnya.
Ia juga telah melakukan kuesioner, investigasi dan survey di beberapa desa di daratan dan desa di kepulauan. Dari data yang dihasilkan, angka kemiskinan luar biasa.
“Saat kami turun memang banyak masyarakat yang mendapat bansos, namun kami menilai itu selain tidak tepat sasaran juga hanya orang-orang dekat dengan kepala desa,” papar Dimas.
Pihaknya juga menginginkan agar Bupati melihat langsung kemiskinan di desa-desa.
“Kami menginginkan Bupati itu benar-benar melihat kemiskinan secara langsung seperti di desa Kolpo Batang-batang, Pragaan, Sapeken, pulau Saur, kecamatan Arjasa, kecamatan kangayan, di Lenteng juga,” beber Dimas.