
TULUNGAGUNG — Pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Tulungagung menghadapi persoalan menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Realisasi proyek fisik yang belum mencapai separuh target, kerusakan jalan di sejumlah wilayah, hingga rencana penyusutan anggaran pembangunan pada 2027 menjadi persoalan yang harus dihadapi pemerintah daerah.
Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung per awal November 2026 sebagaimana diberitakan ANTARA News Jawa Timur pada 8 November 2026, realisasi fisik dari pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp279 miliar baru mencapai kisaran 47 hingga 49 persen.
Pada periode yang sama, sejumlah paket pekerjaan senilai total Rp3 miliar dipastikan tidak dapat dilaksanakan tahun ini akibat kendala teknis perencanaan.
Proses tender paket pekerjaan tersebut terpaksa ditunda hingga 2027, sebagaimana dilaporkan FaktualNews.co pada 8 November 2026.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai mempercepat pengerjaan proyek menjelang akhir tahun anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, bersama jajaran teknis Dinas PUPR turun langsung meninjau sejumlah lokasi pembangunan pada pertengahan November 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai target, sebagaimana diberitakan Kongkrit.com pada 16 November 2026.
Menurut laporan Afederasi pada 17 November 2026, percepatan pengerjaan difokuskan pada sejumlah proyek infrastruktur.
Pekerjaan tersebut meliputi rekonstruksi Jembatan Junjung di Kecamatan Sumbergempol, pelebaran saluran irigasi di jalur RSUD dr. Iskak menuju Kantor PMI, serta penataan drainase di kawasan Perempatan 555.
Jembatan Junjung menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian karena sebelumnya mengalami kerusakan hingga terputus total sejak penghujung 2024. Kondisi tersebut tercatat dalam pemberitaan detikJatim pada 9 Juni 2026.
Pelebaran saluran irigasi di sekitar RSUD dr. Iskak juga diarahkan untuk mengurangi genangan ketika hujan deras. Sementara itu, penataan drainase di kawasan Perempatan 555 ditujukan untuk memperbaiki sistem pembuangan air di pusat kota.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Galih Nuswantoro, sebagaimana dikutip Afederasi, menyatakan optimistis seluruh paket pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hingga akhir Desember 2026.
Pemerintah daerah menargetkan realisasi pengerjaan mencapai 95 persen, meskipun waktu penyelesaian yang tersisa kurang dari dua bulan.
Persoalan infrastruktur tidak hanya terlihat pada proyek-proyek yang sedang dikerjakan pemerintah. Sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah pinggiran justru masih menghadapi kerusakan yang dikeluhkan masyarakat.
Salah satunya terdapat pada jalur penghubung Desa Joho menuju Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir. Kondisi jalan di kawasan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.
Lapisan aspal mengelupas dan lubang dengan kedalaman sekitar 15 hingga 30 sentimeter tersebar di sepanjang ruas jalan.
Ketika hujan turun, lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan pengendara melintas.
Kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengguna sepeda motor. Keluhan tersebut diberitakan NusaDaily pada 18 November 2026.
Keluhan serupa datang dari warga Kecamatan Gondang. Masyarakat mendesak pemerintah segera memperbaiki badan jalan dan dinding saluran air di depan Kantor Kecamatan Gondang.
Kerusakan pada ruas tersebut meliputi retakan struktur, permukaan jalan bergelombang, hingga lubang dengan kedalaman cukup besar. Kondisi itu diduga berkaitan dengan tingginya beban kendaraan berat selama pengalihan arus lalu lintas akibat proyek Jembatan Gondang 1.
Perbaikan permanen jalan tersebut baru direncanakan masuk dalam anggaran 2027. Penundaan ini menambah daftar pekerjaan infrastruktur yang masih harus menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya.
Keluhan mengenai lambannya penanganan jalan berlubang juga muncul di sejumlah jalur penghubung wilayah selatan, terutama Kecamatan Campurdarat dan Besuki.
Kedua wilayah tersebut memiliki jalur yang menjadi akses penting distribusi hasil pertanian. Persoalan ini turut disoroti Radar Tulungagung pada 26 Oktober 2026.
Tantangan pembangunan infrastruktur diperkirakan semakin berat pada 2027. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus menghadapi keterbatasan anggaran ketika kebutuhan perbaikan jalan dan fasilitas publik masih cukup besar.
Dalam laporan Harian Bhirawa pada 16 November 2026, Ahmad Baharudin mengungkapkan bahwa alokasi belanja fisik tahun depan akan mengalami pengurangan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Salah satu komponen yang terdampak ialah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan. Menghadapi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah berencana mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Penanganan darurat terhadap jalan berlubang yang membahayakan keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu prioritas. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada dua pekerjaan sekaligus.
Proyek fisik yang telah berjalan harus diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran, sementara kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan.
Penyusutan anggaran pada 2027 juga membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan.
Persoalannya bukan sekadar menyelesaikan proyek yang sudah direncanakan, melainkan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak terus tertunda.






