
JAKARTA –Urupedia.id- Bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya pada 12 November 2026. Sejumlah nama dari kalangan elite partai politik, pimpinan parlemen, hingga tokoh pemerintahan mulai diperbincangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan terdapat delapan tokoh politik yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Delapan tokoh yang disebut Doli meliputi Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Penyebutan nama-nama tersebut belum berarti mereka telah resmi menjadi calon Wakil Presiden. Hingga Senin (16/11/2026), belum ada dua nama yang diumumkan Presiden Prabowo untuk diajukan kepada MPR RI.
Doli menegaskan Partai Golkar menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Menurutnya, sosok yang akan mendampingi Prabowo perlu memiliki kesamaan visi, misi, sikap, serta arah kebijakan pemerintahan.
Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Ia menyebut partainya masih mempertimbangkan nama yang akan diusulkan kepada Presiden setelah Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan kepada pimpinan partai politik untuk membahas calon pengganti Gibran.
Di sisi lain, masuknya sejumlah nama dari luar partai pendukung pemerintah memperlihatkan luasnya spektrum pembicaraan politik mengenai pengisian jabatan tersebut. Puan Maharani, misalnya, turut disebut dalam daftar yang disampaikan Doli.
Namun, PDI Perjuangan menegaskan bahwa nama Puan bukan usulan resmi partai.
Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan. Dengan demikian, penyebutan nama Puan tidak dapat dimaknai sebagai keputusan atau sikap resmi partai untuk mengajukan kadernya sebagai pengganti Gibran.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR mengagendakan pembahasan lanjutan untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan yang kosong.
MPR juga menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan. Presiden selanjutnya diminta mengajukan dua nama calon sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan demikian, delapan nama yang beredar saat ini masih berada pada tahap pembicaraan politik.
Penentuan kandidat resmi tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan proses pemilihan melalui sidang MPR RI.
Oleh Krisna Wahyu Yanuar











