JAKARTA –Urupedia.id- Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara menyeret sejumlah nama serta kelompok politik.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa, dalam sebuah wawancara eksklusif menyatakan keyakinannya bahwa Joko Widodo merupakan sosok yang berada di balik dugaan operasi penyadapan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa ketika membahas dugaan operasi penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat penting negara.
Dalam keterangannya, ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo” serta seorang ketua umum partai politik papan atas.
Sri Radjasa menduga operasi tersebut tidak berdiri sebagai tindakan individual, melainkan melibatkan jaringan yang memiliki hubungan dengan kekuatan politik tertentu.
Ia juga mengindikasikan adanya keterlibatan elite partai dalam rangkaian operasi yang dipersoalkan.
Meski demikian, tudingan mengenai keterlibatan Joko Widodo, kelompok Geng Solo, maupun pimpinan partai politik tersebut masih merupakan klaim narasumber yang belum disertai pembuktian hukum terbuka.
Pihak-pihak yang disebut belum dapat dianggap terbukti terlibat hanya berdasarkan pernyataan dalam wawancara tersebut.
Dalam wawancara itu, Sri Radjasa juga mengungkap dugaan penggunaan teknologi penyadapan canggih, termasuk perangkat yang dikaitkan dengan Pegasus milik NSO Group.
Menurut dia, perangkat tersebut diduga diperoleh melalui perantara dan digunakan untuk mengakses komunikasi pejabat negara tanpa prosedur hukum yang sah.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk ilegal akses terhadap sistem komunikasi strategis negara.
Dugaan itu, menurut Sri Radjasa, perlu ditelusuri bukan hanya dari sisi penggunaan teknologi, melainkan juga dari rantai komando, pendanaan, hingga pihak yang menerima hasil penyadapan.
Lebih jauh, Sri Radjasa menggunakan istilah “operasi garis dalam” untuk menggambarkan dugaan adanya jaringan yang bekerja dari dalam lingkaran kekuasaan. Skema tersebut dinilai berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi strategis pemerintahan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan lemahnya sistem pengamanan komunikasi Presiden. Sri Radjasa mempertanyakan kemampuan institusi negara, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam mendeteksi ancaman penyadapan.
Ia menyebut terbongkarnya dugaan operasi tersebut bukan berasal dari keberhasilan deteksi teknologi keamanan negara, melainkan melalui informasi dari orang dalam atau whistleblower.
Kondisi tersebut, menurut dia, memperlihatkan adanya persoalan serius dalam mekanisme perlindungan informasi strategis negara. Sistem keamanan yang seharusnya mampu mengidentifikasi ancaman terhadap komunikasi kepala negara justru dipertanyakan efektivitasnya.
Dalam pembahasan yang sama, Sri Radjasa turut menyinggung dugaan keterlibatan mantan petinggi Polri. Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan kebutuhan pembenahan internal institusi kepolisian, terutama dalam memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik maupun operasi di luar prosedur hukum.
Sri Radjasa mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mengusut dugaan penyadapan tersebut. Ia menilai pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis, tetapi harus menjangkau pihak yang diduga memberikan perintah, mengendalikan operasi, serta memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Bahkan, ia mengategorikan dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan mengaitkannya dengan kemungkinan upaya makar. Namun, istilah tersebut merupakan penilaian narasumber dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara kini menempatkan persoalan keamanan komunikasi pada isu yang lebih luas, yakni perlindungan kedaulatan digital, netralitas institusi keamanan, dan potensi penyalahgunaan teknologi intelijen untuk kepentingan politik.
Sejumlah tuduhan yang disampaikan Sri Radjasa, terutama mengenai sosok yang disebut berada di balik operasi, keterlibatan kelompok politik, dan dugaan peran mantan pejabat kepolisian, masih memerlukan verifikasi independen. Konfirmasi dari Joko Widodo, pihak yang disebut sebagai Geng Solo, pimpinan partai politik terkait, serta institusi keamanan negara diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Pengusutan secara transparan menjadi penting agar dugaan penyadapan tersebut tidak berhenti sebagai polemik politik, tetapi dapat diuji melalui bukti digital, mekanisme pengawasan intelijen, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
