Surabaya— Saat krisis ekonomi kian mencekik leher rakyat kecil, harga-harga kebutuhan pokok melambung, dan daya beli masyarakat merosot tajam, panggung politik Jawa Timur justru menyuguhkan tontonan satir yang memuakkan.
Negeri ini sedang tidak aman, tetapi di ruang-ruang publik, yang terdengar bukanlah suara ratapan kaum tertindas, melainkan riuh rendah kompromi para elite dan matinya nalar kritis kelompok terpelajar.
Kampus, yang sejak dekade lalu diidentifikasi sebagai menara gading tempat lahirnya nurani bangsa, kini tampak kehilangan kompas moralnya.
Istilah “Mahasewa” hadir bukan lagi sebagai lelucon di warung kopi, melainkan potret telanjang atas pergeseran orientasi sebagian oknum aktivis: dari agent of change menjadi makelar proposal dan komoditas politik sewaan.
Gejala dekadensi ini menemukan manifestasinya yang paling kasat mata tatkala pimpinan organisasi kemahasiswaan terutama yang bernaung di bawah bendera aliansi Cipayung Plus Jawa Timur kerap terlihat akur dalam bingkai seremonial di Markas Polda Jawa Timur.
Pertemuan-pertemuan berbalut label “Apel Kebangsaan” dan silaturahmi institusional tersebut menyisakan pertanyaan besar di benak publik yang kritis.
Secara retorika, agenda semacam itu dibungkus rapi dengan diksi persatuan dan menjaga kondusifitas daerah. Namun, dari kacamata jurnalisme investigatif, peristiwa itu terbaca sebagai upaya sistematis untuk menjinakkan daya kritis akar rumput.
Ketika para pemimpin pemuda yang semestinya berdiri di garda terdepan melawan kebijakan tiran justru duduk berdampingan dan menikmati kenyamanan di balik pagar institusi penegak hukum, di situlah garis batas antara pengawas kekuasaan dan pemegang otoritas meleleh tanpa sisa.
Fungsi social control mati suri, digantikan oleh diplomasi karpet merah yang mengkhianati penderitaan rakyat di jalanan.
Ironisnya, kompromi di tingkat elite organisasi ini beresonansi langsung dengan karut-marut aksi jalanan di Surabaya dan berbagai kabupaten di Jatim.
Publik kerap disuguhi pemandangan unjuk rasa yang kehilangan substansi, diwarnai kericuhan instan yang belakangan terungkap digerakkan oleh oknum-oknum di luar kampus atau massa bayaran.
Demonstrasi yang dulunya disakralkan sebagai mimbar merdeka kaum tertindas, kini telah direduksi menjadi komoditas transaksi: ada harga untuk setiap spanduk yang dibentangkan, ada tarif untuk setiap pengeras suara yang berteriak.
Krisis di dunia pergerakan ini kian sempurna ketika berurusan langsung dengan mesin propaganda kekuasaan di ruang siber.
Di saat rakyat merasakan langsung beratnya beban hidup, para buzzer bayaran istana bekerja siang malam mencuci dosa-dosa kebijakan pemerintah.
Tugas mereka jelas dan terstruktur: membunuh karakter setiap pengkritik, memelintir fakta krisis menjadi sekadar “dinamika politik”, dan menyebarkan disinformasi bahwa negara baik-baik saja di bawah kendali penguasa.
Pertarungan yang tersaji di Jawa Timur hari ini bukan lagi sekadar dinamika demokrasi lokal, melainkan perang asimetris melawan akal sehat.
Pada sisi, kekuasaan meredam oposisi melalui kooptasi struktural dan narasi siber. Di sisi lain, sebagian elemen mahasiswa terperangkap dalam jebakan pragmatisme finansial.
Ketika idealisme bisa diserahkan pada penawar tertinggi dan kebenaran dibungkam oleh transaksi di balik meja, maka yang tersisa dari panggung politik Jawa Timur hanyalah puing-puing kebangkrutan etika.
Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah gerakan sipil daerah: ketika mereka yang mengaku sebagai penjaga gawang keadilan justru bersekutu dengan kekuatan yang memiskinkan rakyat.
