Tulungagung– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 semula digadang-gadang menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mempercepat penanganan stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
Program ini berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua tahun, jangkauannya telah mencapai 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dengan total 55,1 juta penerima manfaat (Badan Gizi Nasional, 2026, dikutip dalam DPD RI, 2026).
Angka tersebut menunjukkan besarnya ambisi pemerintah dalam menjalankan program ini. Namun, di balik perluasan jangkauan yang begitu cepat, muncul persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.
Kesiapan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan, tampaknya belum berjalan seiring dengan laju ekspansi program.
Rentetan kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa persoalan MBG bukan sekadar insiden di satu atau dua lokasi.
Data surveilans Kementerian Kesehatan yang dipaparkan dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 September 2026 mencatat sebanyak 560 kejadian keracunan massal dengan 50.059 korban terdampak. Kasus tersebut tersebar di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi (Kementerian Kesehatan RI, 2026).
Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG perlu mendapat perhatian serius. Komite III DPD RI bahkan menilai keracunan massal yang berulang telah mengarah pada kegagalan sistemik akibat lemahnya pengawasan di sepanjang rantai penyediaan makanan (Wamafma, 2026).
Sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi lokasi dengan catatan insiden yang cukup besar. Pada 1 hingga 3 September 2026 saja, tercatat enam lonjakan kasus di enam daerah berbeda dengan total 1.908 korban terdampak (Kementerian Kesehatan RI, 2026).
Di Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 777 orang, terdiri atas 752 siswa dan 25 guru, dilaporkan mengalami mual dan gangguan pencernaan. Sementara itu, di Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 730 orang yang didominasi santri pondok pesantren dan pelajar sekolah mengalami gejala serupa.
Di Agam, Sumatera Barat, jumlah korban mencapai 276 orang hingga menyebabkan penghentian sementara operasional distribusi MBG (Kementerian Kesehatan RI, 2026).
Gambaran tersebut semakin mengkhawatirkan jika melihat catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Sepanjang 2025 hingga September 2026, JPPI mencatat total 43.838 korban terdampak kasus keracunan dalam program MBG (JPPI, 2026).
Angka ini bukan sekadar deretan statistik. Di baliknya ada anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi, tetapi justru harus menghadapi gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program yang diperuntukkan bagi mereka.
Aktivis pergerakan mahasiswa, Luqman Elhadi, menilai rentetan kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan program MBG.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar perluasan penerima manfaat tanpa memastikan setiap makanan yang didistribusikan benar-benar aman dikonsumsi.
“Kegagalan menjaga keamanan pangan dalam skala sebesar ini bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari kelalaian sistemik. Ekspansi program yang terlalu dipaksakan justru berisiko mengesampingkan aspek keselamatan dasar.
Ketika puluhan ribu penerima manfaat terdampak, negara tidak boleh berlindung di balik dalih komitmen sosial. Keselamatan anak-anak merupakan hak mendasar yang harus dijamin, bukan sekadar angka dalam laporan keberhasilan program,” ujar Luqman.
Persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penerapan standar keamanan pangan. Evaluasi teknis menunjukkan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen kasus bersumber dari kelalaian dalam prosedur food safety.
Beberapa di antaranya meliputi kesalahan penyimpanan bahan baku, pengendalian suhu makanan yang tidak tepat, hingga proses distribusi yang melewati batas waktu aman konsumsi.
Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga patut menjadi perhatian. Sejumlah SPPG yang mengalami masalah keamanan pangan diketahui telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) (Komnas HAM, 2026).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses pemeriksaan, penerbitan sertifikat, serta pengawasan setelah sertifikat diterbitkan benar-benar dijalankan.
Luqman menilai kepemilikan sertifikat tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk merasa bahwa seluruh persoalan keamanan pangan telah terselesaikan.
Sertifikasi harus dibuktikan melalui praktik pengelolaan makanan yang memenuhi standar, bukan berhenti sebagai kelengkapan administrasi.
“Rentetan kasus keracunan ini menjadi bukti bahwa keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi mengejar target capaian program. Pemerintah tidak bisa terus berspekulasi dengan kesehatan masyarakat hanya untuk mempertahankan citra keberhasilan MBG.
Jika masih ada SPPG yang tidak memenuhi standar, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar melalui pemeriksaan administratif,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, program sebesar MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau.
Keberhasilan program juga harus dilihat dari kualitas makanan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta jaminan kesehatan bagi masyarakat yang menerimanya.
MBG kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, di sisi lain, rentetan kasus keracunan menunjukkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
Niat baik pemerintah tentu patut diapresiasi. Namun, niat baik tidak akan berarti banyak jika pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Pemerintah perlu lebih serius dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki seluruh mekanisme pelaksanaan MBG. Sebab, tujuan menyediakan makanan bergizi seharusnya berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi.
Jangan sampai program yang dirancang untuk menjaga kesehatan generasi bangsa justru menjadi sumber persoalan kesehatan bagi mereka yang seharusnya dilindungi
