Urupedia– Jabatan tinggi Korps Bhayangkara kembali tercoreng oleh noda hitam institusional. Penetapan seorang eks Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagai tersangka bukan sekadar peristiwa hukum biasa.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang sejak awal mengusung jargon Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), publik justru disuguhkan deretan skandal memalukan yang melibatkan para perwira tinggi.
Alih-alih menjadi teladan penegakan hukum, gerbong kepemimpinan Polri kerap terseret dalam pusaran pelanggaran etik berat, sindikat narkotika, hingga korupsi.
Berikut adalah rekam jejak akumulatif jenderal-jenderal polisi bermasalah yang mencoreng institusi di era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo:
Irjen Pol. Ferdy sambo, Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J
Skandal terbesar yang meruntuhkan kepercayaan publik secara masif adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang didalangi oleh eks Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.
Kasus ini tidak sekadar kejahatan luar biasa, tetapi juga melibatkan operasi obstruction of justice (rintangan penyidikan) secara masif yang menyeret puluhan perwira tinggi dan menengah, seperti eks Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan eks Kaden A Ropaminal Kombes Pol Agus Nurpatria.
Kasus ini menjadi preseden paling kelam bagaimana institusi penegak hukum direkayasa dari dalam untuk melindungi kejahatan elite.
Irjen Pol. Teddy Minahasa, Kasus Peredaran Narkotika Internasional.
Belum usai pemulihan citra akibat kasus Sambo, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra atas kasus jual beli barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kilogram.
Ironisnya, saat kasus ini terbongkar, Teddy baru saja ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, posisi strategis yang menuntut integritas tertinggi.
Keterlibatan seorang jenderal bintang dua dalam jaringan peredaran barang haram yang seharusnya ia berantas menunjukkan akutnya degradasi moral di level pimpinan.
Napoleon Bonaparte & Prasetio Utomo. Kasus Suap, Gratifikasi, dan Perlindungan
Nama Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetio Utomo memperpanjang daftar hitam birokrasi penegakan hukum yang bisa diperjualbelikan.
Napoleon terlibat kasus suap dan penghapusan red notice buronan korupsi cessate Djoko Tjandra, sementara Prasetio terseret dalam pemalsuan surat jalan bagi buronan kelas kakap tersebut.
Kasus ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap buronan kelas kakap kerap melibatkan konspirasi tingkat tinggi di internal kepolisian.
Skandal Pemerasan dan Mafia Tambang (Ismail Bolong & Keterlibatan Perwira Tinggi)
Pengakuan mantan anggota Polri, Ismail Bolong, terkait aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur sempat mengguncang publik karena menyeret dugaan aliran dana perlindungan (backing) yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.
Meskipun kasus ini sempat memicu polemik panjang, hal ini membuka kotak pandora mengenai bagaimana institusi penegak hukum kerap dituding bermain mata dengan praktik pengrusakan lingkungan dan bisnis ilegal yang melibatkan jejaring kekuasaan.
Pelanggaran Etik Berat dan Kasus Kekerasan Oknum di Daerah
Selain kasus-kasus besar di tingkat Mabes Polri, eskalasi pelanggaran juga terjadi di jajaran kepolisian daerah.
Berbagai kasus kekerasan berlebihan (excessive force), tindakan represif dalam pengamanan konflik agraria, hingga keterlibatan oknum perwira dalam bisnis gelap lokal menunjukkan bahwa kultur kekerasan masih dipelihara secara sistemik, luput dari jangkauan pengawasan efektif Kompolnas maupun Propam.
Akumulasi Korupsi Kekuasaan di Korps Bhayangkara.
Rentetan kasus yang terus berulang hingga menjerat level eks pimpinan tertinggi memunculkan pertanyaan mendasar bagi kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Seberapa efektif reformasi struktural dan kultural yang digembar gemborkan selama ini?
Jargon Presisi terancam menjadi sekadar slogan kosong penghias dinding Markas Besar Polri apabila penindakan hukum terhadap korps berbintang tidak dibarengi dengan pembedahan akar masalah.
Budaya impunitas, patronase, dan sindikalisme di dalam tubuh Polri masih mengakar kuat di level elite.
Ketika seorang mantan petinggi kepolisian saja bisa berstatus sebagai tersangka, hal ini menegaskan bahwa reformasi Polri bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang mendesak.
Tanpa transparansi total, pembersihan struktural yang radikal, dan independensi pengawasan eksternal yang kuat, Polri akan terus kehilangan legitimasi moral di mata rakyat yang seharusnya mereka ayomi.
