Urupedia.id- Selain mengawasi proses produksi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menaruh perhatian besar pada pengawasan di sekolah-sekolah sebagai penerima manfaat.
“Kemenkes akan bekerja sama denganKemendikdasmen dan Kemenag untuk melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),” jelasnya, dilansir dari Portal Informasi Indonesia, (Kamis, 03/10/2025).
Peran UKS sangat penting karena bisa langsung memeriksa kualitas makanan sebelum dikonsumsi siswa. “Minimal kita bisa ajarkan, kalau makanan warnanya berubah atau baunya aneh, segera dilaporkan,” kata Menkes.
Langkah pengawasan tidak berhenti di situ. Kemenkes juga akan melakukan pemantauan status gizi siswa secara rutin, dengan cara mengukur tinggi dan berat badan setiap enam bulan. Data tersebut akan dicatat detail by name by address, sehingga bisa menjadi dasar evaluasi program.
Lebih lanjut, cakupan survei gizi tahunan yang sebelumnya hanya fokus pada stunting akan diperluas. Menkes Budi menyebut, survei ini nantinya akan mencakup anak-anak usia di atas lima tahun, terutama mereka yang duduk di bangku sekolah. Dengan begitu, pemerintah bisa memiliki gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi gizi anak Indonesia.
Pengawasan gizi di tingkat sekolah juga didukung oleh gugus cepat tanggap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, hingga unit kesehatan sekolah. Gugus ini disiapkan agar ketika muncul masalah kesehatan terkait makanan, bisa segera ditangani secara cepat dan terukur.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari kualitas pengawasan hingga hasil gizi yang nyata pada anak-anak.
“Tujuan utama kami adalah memberikan makanan sehat, aman, dan bergizi, sekaligus memastikan anak-anak kita terpantau dengan baik status gizinya,” pungkasnya.
