Esai

Menimbang Makna Sakti Mandra Guna dalam Kepemimpinan Indonesia

×

Menimbang Makna Sakti Mandra Guna dalam Kepemimpinan Indonesia

Sebarkan artikel ini
Sumber: Chat GPT

Urupedia.id– Setiap organisasi, sekecil apa pun, pada akhirnya bertumpu pada satu pertanyaan yang jarang diucapkan pada zaman ini, yakni pemimpin seperti apa yang layak diikuti? Pertanyaan ini terus berulang dari zaman ke zaman, dan setiap budaya menjawabnya dengan caranya sendiri.

Dalam tradisi Jawa, salah satu jawabannya dirumuskan dalam tiga kata yang ringkas, yaitu Sakti Mandra Guna.

Rumusan ini relevan untuk dikaji kembali karena ia menawarkan ukuran kepemimpinan yang tidak bertumpu pada satu sifat saja, melainkan pada perpaduan tiga kualitas sekaligus.

Secara harfiah, sakti berarti kuat, berwibawa, dan memiliki daya. Mandra bermakna lembut, tenang, dan penuh welas asih. Guna berarti bermanfaat, berilmu, dan cakap.

Dengan demikian, seorang pemimpin ideal menurut ajaran ini adalah ia yang kuat tanpa bersikap kasar, lembut tanpa menjadi lemah, dan berilmu tanpa sekadar memamerkan kepandaian.

Rumusan ini tampak sederhana, tetapi kesederhanaannya justru menyimpan tuntutan yang berat, sebab ketiga kualitas itu jarang bertemu dalam diri satu orang.

Kelemahan salah satu unsur mudah kita kenali dalam kehidupan sehari-hari.

Pemimpin yang sakti tetapi tidak mandra biasanya tegas dan cepat mengambil keputusan, namun menciptakan suasana yang membuat bawahan takut bertanya apalagi membantah.

Wibawa semacam ini lahir dari rasa takut, sehingga kepatuhan yang dihasilkan pun rapuh.

Begitu pengawasan mengendur, semangat kerja ikut menurun. Sebaliknya, pemimpin yang mandra tetapi kurang sakti cenderung ramah dan mudah didekati, tetapi ragu ketika harus mengambil keputusan sulit atau menindak pelanggaran.

Kelembutannya berubah menjadi ketidakberanian, dan organisasi yang dipimpinnya perlahan kehilangan arah.

Ada pula pemimpin yang berwibawa dan santun, tetapi miskin guna.

Pidatonya memukau dan programnya banyak, namun manfaat nyata yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya tipis.

Dalam tradisi Jawa, kepemimpinan memang tidak diukur dari megahnya kedudukan, melainkan dari sejauh mana seorang pemimpin mampu ngayomi, yaitu melindungi dan menaungi mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tanpa kemanfaatan, kekuatan dan kelembutan kehilangan tujuannya.

Hal yang patut dicatat, ajaran ini menolak cara berpikir dikotomis yang sering kita pakai dalam menilai pemimpin: tegas atau ramah, keras atau lembut, efisien atau manusiawi.

Sakti Mandra Guna justru berpendapat bahwa kematangan kepemimpinan terletak pada kemampuan memegang keduanya sekaligus. Seorang kepala sekolah yang menegakkan disiplin dengan jelas, tetapi bersedia mendengar alasan murid yang terlambat karena harus mengantar adiknya, tidak kehilangan wibawa.

Sebaliknya, kelembutan itu membuat ketegasannya lebih mudah diterima. Pepatah lama tentang padi yang kian merunduk saat kian berisi menggambarkan hal yang sama, bahwa kekuasaan yang matang tidak perlu berteriak untuk dihormati.

Relevansi ajaran ini terasa kuat pada masa kini.

Di tengah budaya yang kerap mengukur kepemimpinan dari ketegasan yang viral atau citra yang rapi di media sosial, pemimpin dituntut cepat memutuskan sekaligus berempati, berkinerja sekaligus memanusiakan.

Tiga pertanyaan yang tersirat dari ajaran ini dapat menjadi kompas yang tidak rumit yakni apakah saya cukup kuat untuk memutuskan, cukup lembut untuk mendengarkan, dan cukup berguna untuk membuat perbedaan? Pertanyaan itu berlaku bukan hanya bagi presiden atau direktur, tetapi juga bagi ketua RT, kapten tim olahraga, kakak tertua dalam keluarga, dan siapa pun yang memimpin dirinya sendiri.

Pertanyaannya, mengapa pemimpin Indonesia perlu mendalami makna ini secara sungguh-sungguh?

Data tentang tata kelola kita memberi alasan yang sulit diabaikan. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang dirilis Transparency International pada Februari 2026, skor Indonesia turun tiga poin dari tahun sebelumnya menjadi 34, dengan peringkat 109.

Di Asia Tenggara, peringkat dan poin Indonesia berada di bawah Timor Leste, Malaysia, dan Vietnam. Transparency International Indonesia mengaitkan kemerosotan ini, antara lain, dengan melemahnya upaya pemberantasan korupsi, termasuk menurunnya independensi KPK, serta dengan menyempitnya ruang publik.

Perlu diingat bahwa indeks ini mengukur persepsi, bukan jumlah korupsi sebenarnya, dan hasilnya disusun dari agregasi berbagai sumber data.

Meski begitu, ia tetap menjadi cermin yang dipakai luas untuk menilai kepercayaan terhadap pengelolaan kekuasaan.

Data penindakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menambah gambaran tersebut. Untuk 2024, ICW mencatat potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Lonjakan ini sebagian besar disebabkan oleh dugaan korupsi tata niaga timah. Pada saat yang sama, jumlah penindakan turun dari 791 kasus dengan 1.695 tersangka pada 2023 menjadi 364 kasus dengan 888 tersangka pada 2024.

Di tingkat bawah, sektor desa menyumbang kasus terbanyak pada 2024, yakni 77 kasus.

Angka-angka ini perlu dibaca hati-hati karena kerugian yang disebut bersifat potensial dan sangat dipengaruhi oleh satu kasus besar. Namun polanya jelas: kerugian yang besar tidak selalu diikuti penindakan yang luas, dan korupsi terjadi dari pusat hingga pelosok desa.

Jika data ini dibaca dengan kacamata Sakti Mandra Guna, ketiga unsurnya terasa sangat konkret. Sakti berarti keberanian dan kewibawaan menegakkan hukum, termasuk menjaga lembaga pengawas tetap independen dan menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Mandra berarti kerendahan hati untuk mendengar kritik, menyediakan ruang publik yang sehat, dan memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa.

Guna berarti memastikan anggaran dan kebijakan benar-benar sampai sebagai manfaat bagi rakyat, bukan menguap di tengah jalan.

Penurunan skor persepsi korupsi dapat dipahami sebagai rapor publik atas ketiganya.

Kekuatan tanpa kerendahan hati mudah menjadi penyalahgunaan wewenang, kelembutan tanpa ketegasan membuka celah pembiaran, dan keduanya tanpa kemanfaatan hanya menghasilkan jabatan tanpa makna.

Dengan demikian, Sakti Mandra Guna layak dipandang sebagai tolok ukur kepemimpinan yang tetap hidup, bukan sekadar peninggalan masa lampau.

Pemimpin yang baik bukanlah yang paling ditakuti atau paling disukai, melainkan yang kehadirannya membuat orang lain merasa terlindungi, didengar, dan terbantu.

Oleh Krisna Wahyu Yanuar

Editor Urupedia.id

Advertisements