
TULUNGAGUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ahmad Tamim, S.H.I., M.H., serap berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses masa persidangan I tahun 2026–2027 di Daerah Pemilihan (Dapil) VII.
Sejumlah persoalan mulai dari rendahnya penyerapan tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi, ketimpangan fasilitas sekolah, hingga kebutuhan air bersih dan stabilitas harga komoditas pertanian menjadi perhatian dalam forum dialog tersebut.
Agenda reses yang mencakup Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar itu mempertemukan Ahmad Tamim dengan berbagai elemen masyarakat.
Perwakilan kalangan akademisi, tenaga pendidik, aktivis pelajar dan mahasiswa, hingga tokoh masyarakat turut menyampaikan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing.
Dalam sesi diskusi, persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak mendapat perhatian.
Para peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap masih rendahnya serapan tenaga kerja dari kalangan lulusan sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).
Kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan tujuan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar kesempatan kerja yang tersedia dapat memberikan standar pengupahan yang memadai.
Kesesuaian antara kompetensi lulusan, kebutuhan industri, dan kesejahteraan tenaga kerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan.
Ahmad Tamim juga menerima aspirasi mengenai pemerataan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah peserta menyoroti perbedaan kondisi fisik bangunan sekolah, ketersediaan perangkat pembelajaran, hingga distribusi bantuan teknologi digital berupa televisi pintar.
Akses terhadap fasilitas pendidikan modern dinilai belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan.
Ketimpangan tersebut terutama menjadi perhatian bagi sekolah-sekolah di kawasan pedesaan maupun lembaga pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik relatif terbatas.
Masyarakat berharap kebijakan pemenuhan sarana pendidikan tidak hanya didasarkan pada jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Di luar persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan, Ahmad Tamim turut menerima pengaduan mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih serta kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.
Terbatasnya pasokan air di beberapa titik wilayah menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian.
Masyarakat juga menyampaikan ketidakstabilan harga jual hasil panen serta tingginya biaya pakan ternak yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dan pendapatan rumah tangga.

Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Ahmad Tamim menegaskan bahwa reses merupakan mandat konstitusional anggota legislatif untuk menyerap persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertemuan dengan konstituen, tetapi juga menjadi sarana menjaga komunikasi dan silaturahmi sekaligus menghimpun kebutuhan masyarakat sebagai bahan perjuangan di lembaga legislatif.
Ia menjelaskan bahwa seluruh catatan dan usulan yang disampaikan masyarakat akan dirumuskan untuk selanjutnya dikawal melalui mekanisme penyusunan anggaran daerah serta pembagian tugas komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur.
Dengan mekanisme tersebut, aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program dan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Mengenai optimalisasi bantuan kelembagaan dan penguatan ekonomi masyarakat, Ahmad Tamim menyarankan pemanfaatan jalur bantuan keuangan desa serta program pemberdayaan berbasis komunitas.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalur untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan program.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu dirumuskan secara sistematis agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses.
Pengawalan melalui mekanisme kelembagaan menjadi bagian penting untuk mendorong kebijakan daerah yang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas.
Melalui reses masa persidangan I tahun 2026–2027 ini, Ahmad Tamim menghimpun berbagai persoalan lintas sektor di wilayah Dapil VII.
Aspirasi tersebut menjadi bahan yang akan dibawa dan diperjuangkan melalui tugas serta kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.






