Esai

Suara Dari Akar Rumput, Perempuan Sebagai Penjaga Akal Sehat Demokrasi

×

Suara Dari Akar Rumput, Perempuan Sebagai Penjaga Akal Sehat Demokrasi

Sebarkan artikel ini

Urupedia – Ketika membicarakan sistem demokrasi, tak jarang perhatian publik kerap tertuju pada panggung politik elektoral formal, seperti pemilihan umum, dinamika antarpartai, hingga perdebatan para elite di gedung parlemen.

Kokohnya sebuah negara demokratis tidak semata-mata ditentukan oleh para pemegang kekuasaan di pusat pemerintahan.

Partisipasi warga di lapisan masyarakat paling bawah turut menjadi penentu, termasuk keterlibatan perempuan yang selama ini kerap berada di luar lingkaran pengambilan keputusan (Diamond, 1999).

Kelompok masyarakat di tingkat basis atau akar rumput selama ini sering kali dipandang sebelah mata. Mereka lebih banyak ditempatkan sebagai lumbung suara elektoral atau sasaran kebijakan pemerintah, bukan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah perubahan.

Pandangan semacam ini jelas keliru. Perempuan di luar lingkaran kekuasaan, mulai dari ibu-ibu pegiat lingkungan, buruh pabrik, mahasiswa, hingga komunitas warga, memiliki kekuatan besar ketika berhimpun dalam gerakan bersama.

Mereka menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga demokrasi melalui ruang-ruang sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dari sanalah akal sehat publik dirawat agar demokrasi tidak semata-mata dikuasai oleh kepentingan elite politik maupun pemilik modal (Hadiz & Robison, 2013).

Konstruksi sosial dan budaya patriarki sejak dahulu telah membatasi ruang gerak perempuan. Peran mereka kerap dipersempit pada urusan domestik rumah tangga, sementara keterlibatan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan dianggap bukan wilayah utama mereka.

Beban kerja domestik, terbatasnya akses pendidikan, serta ketergantungan ekonomi semakin mempersempit kesempatan perempuan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam perumusan kebijakan publik (Bourdieu, 2001).

Persoalan tersebut masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.

Forum musyawarah warga seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memang telah diselenggarakan secara formal, tetapi keterlibatan perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh mereka dalam menentukan keputusan.

Dalam sejumlah situasi, kehadiran perempuan justru sebatas memenuhi persyaratan administratif atau formalitas partisipasi. Mereka diundang untuk hadir, tetapi belum tentu diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat maupun memengaruhi arah kebijakan.

Perempuan merupakan bagian besar dari populasi masyarakat Indonesia. Keterwakilan mereka dalam lembaga politik formal masih belum menunjukkan kondisi yang setara.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 tercatat sebanyak 128 dari total 580 kursi atau sekitar 22,06 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen (KPU RI, 2024).

Kesenjangan antara jumlah penduduk perempuan dan keterwakilan mereka dalam lembaga politik memperlihatkan bahwa akses terhadap ruang pengambilan keputusan masih menjadi persoalan.

Keterbatasan akses terhadap ruang formal tidak lantas menghilangkan daya perempuan untuk bersuara. Mereka membangun ruang aspirasi secara mandiri melalui komunitas, organisasi, kelompok warga, dan berbagai gerakan sosial.

Ruang-ruang tersebut menjadi tempat bagi suara yang selama ini terpinggirkan untuk menemukan kekuatannya.

Kekuatan perempuan akar rumput dalam menjaga substansi demokrasi terlihat nyata melalui perjuangan mempertahankan lingkungan hidup.

Gerakan Kartini Kendeng di Jawa Tengah menjadi contoh bagaimana perempuan mengambil peran penting dalam memperjuangkan ruang hidup masyarakat.

Para ibu dari kawasan Pegunungan Kendeng menyuarakan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen yang dinilai mengancam ekosistem pegunungan kapur, sumber mata air, serta keberlangsungan pertanian warga (Aspinall et al., 2017).

Perjuangan tersebut mencapai salah satu momentum penting pada 2016–2017. Para perempuan Kendeng secara konsisten menyuarakan penolakan melalui berbagai aksi damai.

Mereka membawa filosofi Ibu Bumi, sebuah pandangan yang menempatkan alam sebagai sumber kehidupan yang harus dirawat dan dilindungi, bukan sekadar komoditas yang dapat dieksploitasi demi keuntungan ekonomi.

Bagi mereka, menjaga bumi berarti menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan generasi mendatang.

Perjuangan perempuan Kendeng memperlihatkan persoalan mendasar dalam pembangunan, yakni ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat sipil, korporasi, dan negara.

Masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah dan sumber air sering kali berada dalam posisi lebih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi berskala besar.

Dalam situasi semacam ini, perempuan menjadi kelompok yang turut menanggung dampak langsung kerusakan lingkungan. Kehidupan sehari-hari mereka sangat berkaitan dengan ketersediaan air, pangan, dan keberlanjutan sumber penghidupan keluarga.

Berbagai daerah juga memperlihatkan bagaimana perempuan pembela lingkungan dan hak asasi manusia menghadapi risiko intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas ruang hidupnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari persoalan demokrasi dan keadilan sosial.

Melalui perjuangan mereka, perempuan mengingatkan bahwa pembangunan semestinya tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis serta kepentingan masyarakat yang terdampak (Shiva, 1988).

Perjuangan perempuan akar rumput tidak hanya berlangsung dalam persoalan lingkungan. Pada sektor ketenagakerjaan, buruh perempuan juga memainkan peran penting dalam mengawal pemenuhan hak-hak pekerja.

Saat aktivitas industri yang terus berkembang, persoalan mengenai upah layak, cuti haid, cuti melahirkan, hingga penyediaan fasilitas ruang laktasi masih menjadi bagian dari persoalan yang harus diperjuangkan.

Hak-hak tersebut telah memperoleh perlindungan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum selalu berjalan sebagaimana mestinya (Tjandraningsih, 2010).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara perlindungan hukum dan kenyataan yang dialami pekerja. Tidak sedikit buruh perempuan yang masih menghadapi persoalan ketika menggunakan hak reproduksinya.

Pemenuhan hak cuti melahirkan, pemberian waktu istirahat untuk menyusui, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif di tempat kerja masih membutuhkan pengawasan serius.

Tekanan yang dialami buruh perempuan tidak semestinya membuat mereka hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan perusahaan. Mereka memiliki kapasitas untuk mengorganisasi diri dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif.

Melalui serikat pekerja, kelompok belajar, pendidikan hak-hak ketenagakerjaan, serta advokasi hukum, mereka membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan pekerja.

Solidaritas menjadi kekuatan yang memungkinkan buruh perempuan menghadapi ketimpangan relasi antara pekerja dan perusahaan.

Perjuangan mereka bukan sekadar persoalan memperoleh hak individual, melainkan juga upaya memastikan bahwa tempat kerja tidak menjadi ruang yang membenarkan eksploitasi dan diskriminasi.

Keberanian perempuan dalam menyuarakan ketidakadilan yang dialami merupakan bagian dari upaya mengawal prinsip demokrasi agar tidak berhenti di ruang politik, tetapi juga hadir dalam kehidupan ekonomi dan dunia kerja.

Lebih dari dua dekade setelah Reformasi, perjalanan demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kebebasan sipil berhadapan dengan menguatnya polarisasi politik, konsentrasi kekuasaan, dan pengaruh oligarki dalam proses pengambilan kebijakan (Power & Warburton, 2020).

Dalam situasi tersebut, pengawasan terhadap pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan lembaga-lembaga formal. Partisipasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik.

Salah satu bentuk pengawasan tersebut dapat dipahami melalui konsep akuntabilitas diagonal (diagonal accountability), yakni mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil dalam mendorong pertanggungjawaban pemerintah.

Melalui tekanan publik, advokasi, serta gerakan kolektif, warga memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan sekaligus menuntut keterbukaan dari penyelenggara negara (Schmitter, 2004).

Perkembangan teknologi digital kemudian memperluas ruang gerak pengawasan tersebut. Media sosial memungkinkan perempuan akar rumput menyampaikan pengalaman, mendokumentasikan persoalan, dan membangun solidaritas tanpa harus selalu bergantung pada saluran komunikasi politik formal.

Organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Perempuan, misalnya, memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan di kawasan perdesaan maupun wilayah pesisir.

Berbagai pengalaman perempuan di tingkat tapak dapat diangkat menjadi narasi publik yang menjangkau masyarakat lebih luas.

Persoalan mengenai konflik agraria, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga diskriminasi terhadap perempuan tidak lagi berhenti sebagai pengalaman lokal yang terisolasi.

Melalui ruang digital, persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian publik dan menjadi bahan evaluasi bagi para pembuat kebijakan.

Media sosial memang membuka peluang bagi penyebaran disinformasi dan manipulasi opini akibat arus informasi yang begitu cepat.

Kehadiran perempuan dalam ruang digital karena itu tidak hanya penting untuk memperluas penyebaran aspirasi, tetapi juga untuk menjaga kualitas percakapan publik.

Pengawasan masyarakat melalui ruang digital menjadi bagian penting dalam merawat demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Perjuangan perempuan akar rumput memiliki karakter yang berbeda dari praktik politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan.

Ketika politik formal kerap disibukkan oleh persaingan elektoral dan perebutan jabatan, gerakan perempuan di tingkat basis tumbuh dari pengalaman sehari-hari, kepedulian terhadap sesama, serta kebutuhan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil.

Solidaritas menjadi fondasi yang menghubungkan berbagai pengalaman tersebut menjadi kekuatan kolektif (Mies & Shiva, 1993).

Dalam gerakan semacam ini, perempuan bukan sekadar angka statistik dalam pemilu atau pelengkap dalam proses pembangunan. Mereka merupakan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menentukan arah perubahan.

Melalui kerja bersama, mereka membangun kesadaran kritis, menyuarakan persoalan yang kerap diabaikan, serta mendorong lahirnya perubahan sosial dari lingkungan terdekat.

Suara perempuan dari akar rumput bukanlah sekadar pelengkap dalam perhelatan demokrasi lima tahunan.

Ketika para pejabat kehilangan kepekaan terhadap persoalan masyarakat dan kebijakan semakin rentan tersandera kepentingan pemilik modal, suara dari bawah menjadi pengingat bahwa demokrasi seharusnya berpihak pada kepentingan warga.

Suara itu hadir dari jalan-jalan desa, wilayah pesisir, lereng Pegunungan Kendeng, lantai pabrik, hingga ruang-ruang diskusi digital.

Dari tempat-tempat tersebut, perempuan terus menyuarakan persoalan yang sering kali luput dari perhatian para pengambil kebijakan. Mereka tidak selalu memiliki jabatan, akses kekuasaan, atau panggung politik yang megah.

Kekuatan mereka terletak pada keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan dan solidaritas untuk memperjuangkan perubahan.

Menjaga masa depan demokrasi Indonesia berarti membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat, didengar, dan ikut menentukan kebijakan publik.

Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, melainkan juga tentang sejauh mana suara rakyat memperoleh tempat dalam setiap kebijakan.

Advertisements