Tulungagung —Jumat, 10 April 2026, berubah menjadi hari yang kelabu bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Nama-nama yang selama ini dikenal sebagai inti dari mesin birokrasi Kabupaten Tulungagung. Terjaring Operasi Senyap dalam OTT KPK .
Nama-nama itu bukan figur sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini mengelilingi pusat kekuasaan Bupati Gatut Sunu.
Di antaranya, Pj Sekda Soeroto, Kabag Prokopim Aris, Kabag Umum Yulius, Kabag Kesra Makrus Manan, Kabag Pemerintahan Arif Efendi, Kepala Satpol PP Hartono, hingga Direktur RSUD dr. Iskak Zuhrotul Aini.
Jika ditarik ke belakang, jejak mereka berulang kali muncul dalam berbagai pemberitaan media lokal seperti Radar Tulungagung dan rilis resmi Kominfo daerah—selalu dalam konteks yang sama yakni mengiringi, menjalankan, dan mengamankan kebijakan kepala daerah.
Aris, sebagai Kabag Prokopim, hampir tak pernah absen dalam setiap publikasi kegiatan bupati.
Ia adalah pengatur ritme komunikasi, memastikan setiap langkah Gatut Sunu terbingkai dalam narasi yang terkelola.
Sementara itu, Makrus Manan di Kesra bergerak di ruang yang lebih senyap namun menentukan, menghubungkan kebijakan dengan basis sosial melalui distribusi bantuan dan program keagamaan—sebuah peran yang kerap diberitakan dalam liputan bansos dan hibah oleh media lokal.
Di sisi lain, Yulius sebagai Kabag Umum mengelola urusan yang jarang terlihat publik, tetapi justru paling dekat dengan keseharian kekuasaan.
Ia mengatur logistik dan fasilitas, memastikan roda internal tetap berputar tanpa gangguan.
Arif Efendi di bidang pemerintahan menjaga stabilitas administratif hingga ke tingkat desa, sementara Hartono melalui Satpol PP memegang peran dalam penegakan ketertiban—dua fungsi yang sering muncul dalam pemberitaan terkait pengawasan wilayah dan operasi penertiban.
Di atas semua itu, Soeroto sebagai Pj Sekda berdiri sebagai simpul pengendali birokrasi.
Namanya kerap muncul dalam dokumen resmi dan pemberitaan terkait koordinasi lintas perangkat daerah, menegaskan posisinya sebagai penghubung antara arah politik bupati dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Sementara Zuhrotul Aini, melalui kepemimpinannya di RSUD dr. Iskak, mengelola salah satu institusi publik terbesar di Tulungagung, yang jejaknya juga terekam dalam berbagai laporan media mengenai inovasi layanan kesehatan.
Namun peta relasi ini tidak berhenti pada struktur formal pemerintahan.
Di luar lingkar birokrasi, nama Fuad Saiful Anam ikut mengemuka dalam diskursus publik.
Ia dikenal terkait dengan Mayangkara Group, sebuah jaringan usaha yang bergerak di sektor media dan energi.
Jejak kelompok ini dapat ditemukan dalam berbagai profil perusahaan dan pemberitaan ekonomi daerah, yang menunjukkan peran signifikan dalam lanskap bisnis lokal.
Dalam banyak kasus, relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi seperti ini tidak selalu tampak di permukaan, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk pengaruh dan arah kebijakan.
Ketika seluruh potongan ini disatukan, peristiwa di Mapolres tidak lagi berdiri sendiri.
Ia menjadi semacam titik temu dari jaringan yang selama ini bekerja di balik layar pemerintahan.
Kehadiran hampir seluruh simpul penting dalam satu waktu menghadirkan lebih dari sekadar pertanyaan administratif.
Ia membuka ruang tafsir tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dijaga, dan—jika diperlukan—dikonsolidasikan.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan keterlibatan nama- nama para pejabat tersebut.
Di tengah minimnya penjelasan, publik dihadapkan pada dua hal yang berjalan bersamaan yakni fakta tentang pergerakan para aktor kunci, dan narasi yang terus berkembang di sekitarnya.
Dalam ruang itulah, perhatian terhadap Tulungagung bergeser—dari sekadar peristiwa, menuju pembacaan yang lebih dalam tentang jaringan relasi yang menopang kekuasaan di daerah.
