Tulungagung, 4 Mei 2026 —Urupedia.id- Suasana khidmat terasa di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Senin (4/5/2026), saat jajaran legislatif dan eksekutif daerah berkumpul dalam Rapat Paripurna.
Di balik agenda formal penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, terselip harapan akan arah pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Rapat yang dibuka Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, tak hanya menjadi forum administratif.
Ia juga sempat menyinggung momentum Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh, seolah mengingatkan bahwa kebijakan daerah tak pernah lepas dari persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam forum tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran menyampaikan sejumlah catatan yang mencerminkan kegelisahan sekaligus harapan publik.
Infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama—mulai dari pembangunan hingga pemeliharaan. Jalan, jembatan, dan drainase diharapkan tak hanya dibangun, tetapi juga dirawat dengan baik.
Bahkan, kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum serta rencana pemasangan CCTV di titik strategis turut menjadi bagian dari perhatian bersama.Di sisi lain, persoalan penerangan jalan umum yang masih kerap dikeluhkan warga menunjukkan bahwa hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari masih membutuhkan perhatian serius.
DPRD mendorong langkah yang lebih cepat dan tanggap agar masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah.Isu pengelolaan anggaran juga tak luput dari pembahasan.
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan ke depan lebih matang dan tepat sasaran.
Transparansi menjadi kata kunci, seiring tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka.Di sektor pelayanan publik, terutama kesehatan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, ketersediaan obat, hingga pemerataan layanan melalui capaian Universal Health Coverage (UHC).
Sementara di bidang pendidikan, perhatian diarahkan pada penataan tenaga kependidikan, termasuk skema PPPK dan kelayakan penghasilan mereka.Tak hanya itu, pembangunan juga dipandang perlu menyentuh sektor ekonomi secara lebih luas.
Penguatan konektivitas antarwilayah dinilai penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung geliat pariwisata.
Dukungan terhadap UMKM, mulai dari akses permodalan hingga perlindungan pasar, juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal.Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ebin Sunaryo, dalam penyampaiannya menggarisbawahi pentingnya menjaga capaian yang sudah diraih sekaligus terus menggali potensi pendapatan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kualitas dan inklusivitas, termasuk akses bagi penyandang disabilitas.Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharuddin melihat rekomendasi tersebut sebagai bentuk sinergi yang perlu dijaga.
Ia memaparkan sejumlah capaian daerah, mulai dari penghargaan Kabupaten Layak Anak hingga predikat Kabupaten Sangat Inovatif.
Namun, ia juga menyadari bahwa capaian tersebut bukan akhir dari pekerjaan rumah yang ada.“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.Di penghujung rapat, penandatanganan berita acara menjadi simbol komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Lagu “Bagimu Negeri” yang mengakhiri acara seakan menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan yakni menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih bermakna bagi masyarakat Tulungagung.
Oleh: Krisna Wahyu Yanuar
