Nasional

Tudingan Dana Rp 70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Meradang dan KPK Ungkap Prioritas Usutan

×

Tudingan Dana Rp 70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Meradang dan KPK Ungkap Prioritas Usutan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA — Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU), kini ikut terseret dalam pusaran penyidikan kasus dugaan rasuah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kontroversi ini bergulir seusai salah seorang tersangka mengaku bahwa dana Rp70 miliar yang dikucurkannya sejatinya adalah pinjaman talangan bagi penyelenggaraan Muktamar Ke 35 NU di Jombang pada Agustus 2026 silam (CNN Indonesia, 2026).

Dalih tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz atau yang akrab disapa Fahd Arafiq, seusai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) (kumparan, 2026).

Kepada para wartawan, Fahd menuding lembaga antirasuah telah keliru meringkus dirinya, dengan beralasan bahwa ia sempat menampik permintaan uang Rp100 miliar dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto pada 25 sampai 26 Agustus 2026, sebelum luluh dan mengucurkan dana talangan senilai Rp70 miliar atau sekitar 3,9 juta dolar AS pada 27 Agustus 2026.

Hal tersebut lantaran Arif mencatut nama seorang tokoh demi keperluan Muktamar NU (kumparan, 2026 dan CNN Indonesia, 2026).

Merespons narasi yang dianggap mencederai kehormatan jam’iyyah tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera mengambil langkah tegas dengan menepis keras adanya aliran uang kotor ataupun dana talangan yang mengalir ke kas kepanitiaan Muktamar Ke 35 NU (Tempo.co, 2026).

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat dimintai keterangan pada Kamis (19/11/2026) menekankan bahwa Fahd Arafiq sama sekali tidak tercatat sebagai pengurus NU, panitia pelaksana, ataupun peserta muktamar.

Akhirnya ia mendesak tersangka berhenti melontarkan isapan jempol dan menantangnya membuktikan dalil itu di hadapan hukum mengingat tudingan tanpa dasar berisiko berujung konsekuensi pidana serta mencemarkan nama baik organisasi (Tempo.co, 2026 dan Detiknews, 2026).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) mengungkapkan bahwa tim penyidik belum mengarahkan fokus pengusutan pada klaim sepihak Fahd Arafiq soal aliran uang ke Muktamar NU (Kompas.com, 2026).

Budi menerangkan bahwa jajaran penyidik masih memusatkan perhatian pada dua klaster inti dalam pokok perkara, yaitu dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk. di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Selain itu, pelacakan temuan uang dalam nominal jumbo saat operasi tangkap tangan yang disinyalir bersumber dari upeti berkala sejumlah kepala kantor pertanahan dan kantor wilayah (Kompas.com, 2026 dan Antara News, 2026).

Merujuk pada catatan resmi KPK, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 yang berlanjut dengan penetapan status tersangka terhadap delapan individu pada keesokan harinya, 15 September 2026 (KPK RI, 2026).

Kedelapan tersangka dimaksud mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Ada juga Adrianto Pitoyo Adhi, perantara pihak Summarecon Rizal Pahlevi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz, serta dua figur swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry (KPK RI, 2026 dan Antara News, 2026).

Sampai saat ini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara dengan memanggil deretan petinggi Kementerian ATR/BPN guna mengurai prosedur penerbitan HGB dan Hak Guna Usaha (HGU)

KPK memeriksa Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang berinisial MR pada Rabu (18/11/2026) (Detiknews).

Pada saat bersamaan, PBNU menegaskan akan terus mengawal seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan menjamin tidak ada satu pun fungsionaris organisasi yang tersangkut dalam pusaran kasus tersebut (Tempo.co, 2026).

Pada akhirnya, polemik pencatutan nama organisasi kemasyarakatan dalam pusaran kasus korupsi ini menjadi ujian transparansi sekaligus pembuktian bagi penegakan hukum di Tanah Air.

Publik kini menanti ketegasan penyidik KPK untuk menguji validitas setiap dalih tersangka secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga proses peradilan tidak hanya menuntaskan skandal tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, ketegasan tersebut juga memberikan kepastian hukum demi menjaga marwah institusi publik ataupun organisasi masyarakat dari segala bentuk fitnah dan penyalahgunaan nama.

Advertisements