Urupedia.id- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah tidak biasa namun strategis, merekrut para hacker lokal terbaik untuk menguji dan memperkuat sistem administrasi perpajakan nasional, Coretax.
Langkah ini diungkap langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sebuah forum internal yang membahas keamanan sistem keuangan negara.
Menurut Purbaya, pemerintah kini menyadari bahwa kekuatan pertahanan digital tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan manusia di balik layar.
“Kami sudah memanggil para hacker Indonesia yang jago-jago, bahkan beberapa yang memiliki peringkat dunia, untuk membantu mengamankan sistem keuangan negara,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, hacker Indonesia “ditakuti di dunia” karena kemampuannya yang dikenal andal dan adaptif terhadap berbagai sistem siber.
Uji Ketahanan Coretax
Rekrutmen para hacker tersebut bertujuan untuk menguji dan mengaudit tingkat keamanan sistem Coretax, infrastruktur digital utama Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung administrasi perpajakan nasional.
Melalui sistem ini, seluruh proses perpajakan — mulai dari pelaporan, penagihan, hingga analisis data pajak — dikelola secara terintegrasi.
Namun, Purbaya mengungkapkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya aman.
Dalam proses audit dan pengujian oleh tim hacker, ditemukan sejumlah kelemahan yang cukup serius.
Salah satunya, kata dia, berkaitan dengan standar pemrograman yang dianggap tidak sepadan dengan kompleksitas sistem keuangan negara.
“Ketika diuji, para hacker menemukan bahwa sebagian kode dalam sistem dibuat oleh tim IT yang tampaknya belum berpengalaman.”
“Bahkan, kami temukan bagian dari sistem yang didesain oleh programmer tingkat pemula, mungkin lulusan SMA,” ujar Purbaya dalam pernyataannya yang dikutip dari Tempo (25/10).
Temuan itu sontak menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas pengadaan sistem TI pemerintah, khususnya proyek besar seperti Coretax yang melibatkan vendor asing.
Menurutnya, vendor utama yang menangani sistem tersebut diduga menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga yang tidak memenuhi standar kompetensi.
Dari Skor 30 ke 95
Hasil audit awal memperlihatkan kondisi yang mencemaskan.
“Ketika diuji pertama kali, skor keamanan sistem Coretax hanya 30 dari 100,” ungkap Purbaya.
Namun, setelah dilakukan serangkaian pengujian, pembenahan, dan optimalisasi oleh tim hacker lokal, skor tersebut diklaim melonjak menjadi di atas 95.
Meski angka tersebut belum melalui verifikasi publik independen, peningkatan itu disebut sebagai bukti bahwa keterlibatan hacker lokal mampu meningkatkan keamanan siber secara signifikan.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan vendor asing. Anak bangsa punya kemampuan luar biasa dalam memahami celah dan memperkuat sistem kita sendiri,” tegasnya.
Kurangi Ketergantungan Asing
Dalam jangka panjang, Purbaya berencana mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap sistem dan vendor asing.
Ia menilai, kedaulatan digital Indonesia harus diperkuat melalui pemanfaatan sumber daya manusia lokal di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.
“Kami akan memutus ketergantungan pada pihak asing. Ke depan, sistem keuangan negara harus dikelola dan dijaga oleh orang Indonesia sendiri,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Purbaya, tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya, tetapi juga soal kedaulatan data dan keamanan nasional.
Ia menilai, risiko kebocoran data atau sabotase sistem bisa diminimalkan jika pembangunan sistem dilakukan sepenuhnya oleh tenaga ahli dari dalam negeri.
Momentum Ketahanan Digital
Langkah Kementerian Keuangan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan digital nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi serangkaian serangan siber yang menargetkan lembaga negara, termasuk kebocoran data publik dan serangan terhadap infrastruktur vital.
Penggunaan tenaga hacker etis (ethical hackers) sebagai bagian dari sistem pertahanan kini menjadi tren global.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura sudah lama membentuk unit khusus yang merekrut hacker profesional untuk melakukan penetration testing terhadap sistem pemerintah.
Indonesia, melalui inisiatif Kemenkeu, tampaknya mulai mengikuti arah kebijakan tersebut.
Analis keamanan siber dari Universitas Indonesia, Rendra Pratama, menilai langkah ini positif namun perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih sistematis.
“Kemenkeu sudah di jalur yang benar, tapi harus ada kerangka hukum yang jelas. Misalnya, regulasi soal ethical hacking, sertifikasi keamanan, serta mekanisme audit independen untuk menguji klaim peningkatan keamanan,” katanya.
Rendra juga menyoroti perlunya transparansi hasil audit.
“Kalau skor keamanan meningkat dari 30 menjadi 95, publik perlu tahu metodenya apa, indikatornya bagaimana. Keamanan siber itu tidak bisa dinilai hanya dari satu parameter,” ujarnya.
Tantangan dan Harapan
Meski disambut positif, langkah ini tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Selain masalah regulasi dan transparansi, isu etika dan tata kelola data juga menjadi sorotan.
Pemerintah harus memastikan bahwa hacker yang direkrut bekerja dalam batas hukum dan memiliki komitmen integritas tinggi.
Di sisi lain, langkah Purbaya ini juga membuka peluang baru bagi ekosistem talenta digital nasional.
Jika dikelola dengan benar, para hacker lokal dapat bertransformasi dari sosok yang kerap dipandang negatif menjadi bagian penting dari pertahanan negara di dunia maya.
“Ini momentum penting. Pemerintah harus menyiapkan peta jalan yang jelas untuk membangun ekosistem keamanan siber nasional yang berbasis talenta lokal,” ujar Rendra.
Keputusan Kemenkeu merekrut hacker lokal bukan hanya soal memperbaiki Coretax, tetapi juga simbol perubahan paradigma, bahwa menjaga keamanan negara di era digital tidak cukup dengan perangkat keras dan perangkat lunak — dibutuhkan kecerdasan, keberanian, dan keahlian anak bangsa sendiri.
Sumber: Tempo.co, DDTC News (diakses 26 Oktober 2025).
