Jakarta, 12 Oktober 2025 — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, resmi mengumumkan arah kebijakan fiskal baru yang berlandaskan doktrin “Sumitronomics”, sebuah pendekatan ekonomi agresif yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam jangka menengah.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ekspansif ini tetap akan dijalankan secara hati-hati dan terukur.
“Kita punya ruang fiskal yang cukup aman. Rasio utang saat ini hanya sekitar 39 persen dari PDB, jauh di bawah batas legal 60 persen,” ujarnya.
Langkah awal kebijakan ini ditandai dengan suntikan likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke lima bank BUMN untuk memperkuat penyaluran kredit dan mendorong investasi domestik.
Namun, hingga Oktober 2025, realisasi penyerapan dana baru mencapai 56 persen, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat mengenai efektivitas kebijakan ini.
Ekonom dari Cerdas Pedia Institute, dalam analisis terbarunya, menyebut pendekatan fiskal agresif Purbaya sebagai “transisi filosofis yang signifikan” dari konservatisme fiskal menuju model ekspansif.
Meski demikian, mereka memperingatkan potensi risiko moral hazard dan lemahnya koordinasi fiskal-moneter yang bisa menghambat keberhasilan kebijakan tersebut.
Purbaya, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menanggapi kritik itu dengan tegas. Ia memastikan bahwa tata kelola akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.
“Tidak ada ampun bagi penyimpangan pajak dan bea cukai. Semua harus disiplin agar APBN bisa bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Konsep Sumitronomics sendiri terinspirasi dari gagasan ekonom legendaris Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Pendekatan ini menekankan intervensi strategis negara dalam mendorong pertumbuhan, deregulasi, serta penguatan sektor industri nasional — bahkan dengan kemungkinan pelibatan unsur militer untuk menjamin stabilitas pembangunan.
Meski penuh ambisi, tantangan ke depan cukup besar. Selain mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya juga harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan tinggi dan stabilitas makroekonomi agar inflasi dan nilai tukar tidak terguncang.
“Kalau eksekusinya tepat, Indonesia bisa melesat. Tapi jika gagal, risiko fiskalnya tidak kecil,” tulis laporan analisis fiskal Cerdas Pedia (2025).
