Urupedia – Kongres Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) berlangsung pada saat dunia menghadapi ketegangan geopolitik, perang dagang, serta ketidakpastian ekonomi global.
Forum tersebut tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan juga ruang kontemplasi kebangsaan yang mempertemukan berbagai gagasan mengenai arah masa depan Indonesia.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kembali mendapat perhatian dalam diskusi mengenai pembangunan nasional.
Amanat konstitusi itu dipandang sebagai pijakan untuk membaca kembali perjalanan republik melalui perspektif sejarah, cita-cita para pendiri bangsa, serta tantangan yang dihadapi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Mohammad Dwi Apriyanto hadir membawa gagasan yang melampaui program kerja organisasi. Visi yang diusung menempatkan SEMMI sebagai bagian dari ikhtiar membangun masa depan bangsa melalui penguatan persatuan nasional, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Indonesia Emas 2045, menurutnya, tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi ataupun capaian statistik makro. Keberhasilan pembangunan harus bertumpu pada kualitas kehidupan masyarakat serta pemerataan kemakmuran.
“Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi. Ia adalah kompas moral pembangunan bangsa. Di dalamnya terdapat amanat agar negara hadir melindungi kepentingan rakyat, mengelola kekayaan nasional secara adil, memberikan ruang bagi swasta mengembangkan kreativitas, dan memastikan kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial,” ujar Dwi Apriyanto
Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Pasal 33 lahir sebagai jawaban atas pengalaman panjang bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme.
Sistem ekonomi pada masa penjajahan menjadikan kekayaan alam sebagai alat eksploitasi sehingga kemerdekaan Indonesia sejak awal dimaksudkan sebagai kemerdekaan politik sekaligus kemerdekaan ekonomi. Mohammad Hatta, menurut Dwi Apriyanto, telah mewariskan filsafat pembangunan yang tetap relevan hingga hari ini.
Pasal 33 mengandung pesan bahwa negara harus memiliki kapasitas yang kuat, masyarakat harus berdaya, mekanisme pasar harus berjalan secara sehat, sementara seluruh kekuatan itu diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gagasan tersebut menjadi fondasi demokrasi ekonomi Indonesia.
Visi kebangsaan itu diterjemahkan ke dalam arah baru bagi SEMMI. Organisasi mahasiswa diposisikan sebagai akselerator pembangunan, pusat produksi gagasan kebijakan publik, laboratorium kepemimpinan nasional, sekaligus ruang kolaborasi lintas disiplin ilmu yang mampu menjawab perubahan zaman.
“Mahasiswa tidak cukup menjadi pengkritik. Mahasiswa harus menjadi arsitek masa depan. Kritik adalah awal perubahan, tetapi gagasan adalah jembatan menuju perubahan itu sendiri. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu menerjemahkan nilai-nilai konstitusi menjadi desain kebijakan publik yang konkret,” ungkapnya.
Sejarah panjang Serikat Islam menjadi landasan penting dalam membangun arah gerakan tersebut. Organisasi itu tidak hanya dikenal sebagai kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme, melainkan juga sebagai ruang lahirnya pemikiran dan konsep-konsep besar mengenai kehidupan berbangsa.
“Tradisi besar Serikat Islam mengajarkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada perlawanan. Perjuangan harus melahirkan institusi, melahirkan gagasan, dan melahirkan peradaban,” katanya.
Penguatan literasi konstitusi, pengembangan kepemimpinan berbasis kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, diplomasi generasi muda, serta riset mengenai ekonomi konstitusi menjadi bagian dari arah gerakan yang ditawarkan.
Keseluruhan agenda tersebut dirancang agar SEMMI tidak berhenti sebagai organisasi kader, tetapi berkembang menjadi ruang lahirnya solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Persatuan nasional menempati posisi sentral dalam visi tersebut. Dwi Apriyanto memandang kohesi sosial sebagai modal utama bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang sekaligus prasyarat mewujudkan keadilan sosial.
Jepang, Korea Selatan, Singapura, hingga Finlandia menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Institusi yang kokoh, kepercayaan publik yang tinggi, serta persatuan masyarakat menjadi fondasi penting yang memungkinkan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.
SEMMI, menurutnya, harus menjadi ruang dialog yang mampu menjembatani berbagai perbedaan, memperkuat toleransi, serta membangun budaya musyawarah di tengah meningkatnya polarisasi sosial.
“Republik ini lahir karena gotong royong, tetapi hari ini persatuan bukan hanya warisan sejarah, melainkan juga syarat kemajuan. Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan melalui gotong royong dalam bentuk yang lebih modern, yaitu kolaborasi ilmu pengetahuan, inovasi, solidaritas sosial, dan kepemimpinan yang berintegritas,” tuturnya.
Satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi momentum penting bagi perjalanan bangsa. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat berubah menjadi kekuatan besar apabila dibarengi investasi yang serius pada pendidikan, sains, teknologi, kewirausahaan, serta penguatan karakter kebangsaan.
“Indonesia Emas bukan hadiah sejarah. Indonesia Emas tidak akan lahir hanya karena kita memiliki bonus demografi. Indonesia Emas akan lahir apabila bonus demografi berubah menjadi bonus produktivitas,” tegasnya.
Generasi 1945 berhasil mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan politik. Generasi masa kini memikul tanggung jawab yang berbeda, yakni membangun kedaulatan ekonomi, memperkuat persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Gagasan mengenai Pasal 33, persatuan nasional, dan Indonesia Emas 2045 akhirnya bertemu dalam satu tujuan, yaitu menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera melalui kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
