TULUNGAGUNG Urupedia.id- Pemerintah Kabupaten Tulungagung kerap mengklaim fokus pada pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah.
Namun di lapangan, perhatian itu dinilai timpang.
Pembangunan fisik jalan tidak diikuti dengan penyediaan penerangan yang memadai—sebuah elemen dasar yang justru krusial bagi keselamatan pengguna jalan.
Sorotan ini menguat setelah kecelakaan fatal kembali terjadi di ruas penghubung Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, dan Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Selasa, 17 Maret 2026, pukul 23.50 WIB.
Seorang pengendara motor, HS (34), warga Bungur, tewas di tempat setelah gagal menyalip minibus Isuzu Elf, lalu terpental dan tertabrak mobil dari arah berlawanan.
Insiden tersebut bukan kasus tunggal.
Data kecelakaan menunjukkan pola berulang di ruas yang sama, terutama pada malam hari di atas pukul 23.00 WIB.
Pada Mei 2019, kecelakaan beruntun melibatkan empat sepeda motor di lokasi yang sama juga menewaskan dua orang, dengan waktu kejadian yang nyaris identik.
Meski laporan kepolisian kerap menekankan faktor kelalaian pengendara, kondisi lingkungan jalan menunjukkan persoalan yang lebih kompleks.
Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalur Jatimulyo–Bungur disebut warga sebagai masalah lama yang belum ditangani serius.
“Kalau malam, gelap total. Sulit lihat kendaraan dari depan atau posisi jalan,” kata seorang warga setempat yang melintasi jalan.
Keluhan serupa banyak muncul di media sosial, menyoroti titik-titik jalan yang tidak memiliki lampu penerangan sama sekali.
Jalur tersebut merupakan akses alternatif penting antar kecamatan, dengan arus kendaraan yang tidak kecil, termasuk minibus dan kendaraan antar kota.
Namun lebar jalan yang terbatas, tanpa dukungan pencahayaan memadai, meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat pengendara melakukan manuver menyalip.
Pengamat sosial dan Aktivis PMII Tulungagung Krisna Wahyu Yanuar menilai pendekatan pembangunan infrastruktur di Tulungagung masih berorientasi pada aspek fisik yang kasat mata—seperti pengaspalan dan perbaikan badan jalan—tanpa memperhatikan aspek keselamatan yang lebih menyeluruh.
“Penerangan jalan bukan pelengkap, tapi bagian inti dari infrastruktur. Tanpa itu, jalan justru menjadi ruang berbahaya, perlunya pemerintah daerah memikirkan hal ini, karena masalah ini sudah lama belum ditangani.” ujarnya.
Ketiadaan PJU berdampak langsung pada jarak pandang pengendara, terutama di malam hari.
Dalam kondisi gelap, batas jalan, bahu jalan, hingga kendaraan dari arah berlawanan sulit terdeteksi.
Situasi ini diperparah oleh kecenderungan pengendara meningkatkan kecepatan saat lalu lintas sepi.
Hingga kini, belum ada langkah konkret yang terukur dari pemerintah daerah untuk menangani ruas-ruas yang telah teridentifikasi sebagai titik rawan kecelakaan.
Tidak terlihat adanya penambahan signifikan lampu jalan, marka reflektif, maupun rambu peringatan di lokasi tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan infrastruktur daerah.
Di tengah anggaran pembangunan yang terus digelontorkan, aspek keselamatan dasar seperti penerangan justru terabaikan.
Padahal, data kecelakaan telah berulang kali menunjukkan risiko yang sama di titik yang sama.
Jika pembangunan jalan hanya berhenti pada lapisan aspal tanpa memperhitungkan faktor keselamatan, maka infrastruktur yang dibangun justru berpotensi menjadi ancaman.
Jalur Jatimulyo–Bungur menjadi contoh nyata bagaimana kekosongan kebijakan pada aspek penerangan dapat berujung pada hilangnya nyawa.
Tanpa koreksi serius dari pemerintah daerah, pola kecelakaan di jalur ini berpotensi terus berulang.
Dan setiap kejadian berikutnya bukan lagi sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan cermin dari kegagalan pengelolaan infrastruktur yang mengabaikan keselamatan publik.
Oleh: Krisna Wahyu Yanuar
