
JAMBI, 31 Juli 2026 —Urupedia.id- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo terpilih sebagai Koordinator Isu Nasional Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIX Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang diselenggarakan di Universitas Jambi, Jumat (31/7).
Penetapan tersebut dilakukan pada sidang pleno penutupan Munas setelah melalui proses penyampaian gagasan dan pembahasan di forum. Delegasi UNUJA diwakili Presiden Mahasiswa Hedi Firmansyah dan Wakil Presiden Mahasiswa Raditia Anggara Putra.
Dalam forum tersebut, BEM UNUJA mengusung manifesto bertajuk “Menantang Transisi Semu: Rebut Kedaulatan Energi dari Tapak Konflik” yang berisi pandangan mengenai pelaksanaan transisi energi di Indonesia.
Manifesto tersebut menyoroti sejumlah isu, di antaranya kebijakan co-firing biomassa di PLTU Paiton serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen yang dinilai berdampak terhadap ruang hidup masyarakat, termasuk persoalan akses air bersih dan mata pencaharian petani.
Presiden Mahasiswa UNUJA, Hedi Firmansyah, mengatakan kepemimpinan pada isu EBT akan diarahkan untuk memperkuat advokasi terhadap kebijakan transisi energi yang berkeadilan.
“Transisi energi harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Mahasiswa perlu mengawal agar kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Mahasiswa UNUJA, Raditia Anggara Putra, menyampaikan bahwa BEM UNUJA akan mengonsolidasikan jaringan BEM anggota BEM SI Kerakyatan untuk mengawal isu-isu energi di berbagai daerah.
Langkah yang direncanakan meliputi penguatan kajian, advokasi kebijakan, serta pendampingan masyarakat pada wilayah yang terdampak proyek energi.
Terpilihnya BEM UNUJA sebagai Koordinator Isu Nasional EBT menempatkan organisasi mahasiswa tersebut sebagai koordinator penyusunan agenda, konsolidasi, dan advokasi isu energi baru dan terbarukan di lingkungan BEM SI Kerakyatan selama masa kepengurusan hasil Munas XIX.






