Berita

Protes Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Trenggalek Geruduk Kantor DPRD

×

Protes Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Trenggalek Geruduk Kantor DPRD

Sebarkan artikel ini

Trenggalek, Urupedia – Ratusan mahasiswa Trenggalek menggelar aksi demonstrasi ke depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Selasa (13/09/2022).

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Trenggalek tersebut, terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trenggalek.

Mereka menolak keputusan pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena berdampak sangat besar kepada masyarakat.

Terlihat massa menyampaikan kekecewaannya dengan berorasi, membentangkan poster dan aksi teatrikal memperagakan program BLT dan teatrikal menuntun sepeda motor.

“Kami disini turun jalan karena banyak keresahan yang kita rasakan,” ujar Fatah, ketua PMII Trenggalek.

Ia juga menyampaikan, jika BBM naik, maka semua orang susah dan akan tambah sengsara.

“Kita disini menyampaikan keresahan masyarakat. Orang tua kita, petani, ojol, pedagang jika BBM ini naik, pasti mereka akan kesulitan,” jelas Fatah.

Berikut tuntutannya:
  1. Tolak kenaikan BBM bersubsidi karena berdampak langsung pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga menambah kesengsaraan khususnya warga Trenggalek.
  2. Pemerintah harus mengatur penyaluran BBM bersubsidi yang efektif dan mudah sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
  3. Mendorong DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membentuk Tim khusus atau panitia khusus DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap problematika dalam penyaluran BANSOS, BLT, BSU dan bentuk bantuan lain yang tidak tepat sasaran.
  4. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Sehingga, petani tidak mengalami kesulitan dalam mencari pupuk.
  5. DPRD Trenggalek harus mengambil sikap tegas dan memihak rakyat, serta memberikan solusi jalan ekonomi pasca pandemi covid-19. Kegagalan tanaman porang yang digaungkan Pemerintah Daerah sudah menjadi cukup bukti bahwa rakyat menjadi korban. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memperhatikan nasib petani, khususnya petani porang.
  6. Tambahkan fasilitas SPBN, supaya Nelayan tidak kesulitan saat mengisi BBM, karena SPBN sekarang hanya terbatas untuk solar, belum ada SPBN yang menyediakan pertalite.
Advertisements

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *