Urupedia – Dalam pernyataan Pers Presiden RI di Istana Merdeka, Rabu (11/01/2023). Presiden Jokowi menyampaikan usai menerima laporan dari tim penyelesaian Non-Yuridisial bahwa telah membaca dengan seksama laporan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.
“Berdasarkan Peraturan Presiden no 17 tahun 2022 dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya peristiwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat pada:
1) Peristiwa 1965-1966,
2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985,
3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989,
4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989,
5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998,
6) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,
7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999,
8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999,
9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999,
10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002,
11) Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan
12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
“Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa melegasikan penyelesaian Yudisial,” jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintah berusaha bersungguh-sungguh agar HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.
Selain itu, Jokowi minta kepada Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk mengawal upaya-upaya kongkrit pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.
“Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.
