Urupedia.id- Di bawah langit Kathmandu yang dihiasi asap dan debu, Nepal pada September 2025 menjadi saksi bisu perjuangan anak muda yang tak lagi mampu menahan amarah. Protes yang awalnya damai berubah menjadi badai kekerasan, menggulingkan pemerintahan, dan mengubah destinasi politik negara ini.
Awal Kebuntuan: Pemblokiran Media Sosial
Pada 4 September 2025, pemerintah Nepal, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri K. P. Sharma, mengumumkan pemblokiran 26 platform media sosial populer—termasuk Facebook, X, dan YouTube—yang dianggap tidak terdaftar sesuai aturan baru Kementerian Komunikasi. Langkah ini dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi. Mantan Menteri Kehakiman Gobinda Bandi langsung mengecam kebijakan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi.
Namun, benih protes sesungguhnya telah ditanam lebih awal. Video lama seorang pelajar sekolah menengah yang menyerukan perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan viral di media sosial. Dalam rekaman itu, remaja itu berteriak, “Nepal milik kita dan masa depannya ada di tangan kita!” Video ini menjadi katalis yang memicu unjuk rasa di seluruh negeri.
Eskalasi Kekerasan: Dari Damai ke Chaos
Pada 8 September, puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Kathmandu, khususnya di Maitighar Mandala dan sekitar gedung parlemen. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan larangan media sosial dan mengakhiri korupsi yang merajalela. Namun, aparat keamanan menanggapi dengan kekerasan—gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam.
Kekacauan meletus. Pengunjuk rasa mencoba memasuki Parlemen Federal, memicu bentrokan sengit. Pada 9 September, Perdana Menteri Sharma mengumumkan pengunduran diri, tetapi kerusuhan terus berlanjut. Gedung pemerintah, Mahkamah Agung, dan kediaman pejabat dibakar. Militer akhirnya turun tangan, sementara 13.500 narapidana kabur dari penjara.
Korban dan Kekacauan
Setidaknya 22 orang tewas dalam bentrokan, dengan laporan tambahan menyebutkan korban tewas mencapai 30 jiwa. Demonstran yang marah merampas senjata dari polisi dan militer, sementara bisnis-bisnis kecil dijarah. Ekonomi Nepal terpuruk; pariwisata, pertanian, dan sektor transportasi lumpuh.
Akar Masalah: Ketimpangan dan Harapan yang Patah
Protes ini bukan sekadar reaksi terhadap pemblokiran media sosial. Di baliknya, Nepal menghadapi krisis struktural:
- Korupsi dan Ketidakadilan: Elit politik dinilai hidup mewah sementara rakyat miskin. Video yang membandingkan kemewahan politisi dengan kesengsaraan rakyat viral di TikTok.
- Kurangnya Lapangan Kerja: Setiap tahun, 500.000 pemuda memasuki dunia kerja, tetapi peluang minim. Bank Dunia menyebut Nepal bergantung pada uang kiriman dari warga yang bekerja di luar negeri, bukan pada pembangunan domestik.
- Ketergantungan pada Remitansi: Meski ekonomi sedikit membaik di paruh pertama 2025, migrasi besar-besaran ke luar negeri terus menguras sumber daya manusia.
Puncak Perubahan: Tuntutan untuk Pemerintahan Sementara
Para pemimpin protes, yang disebut “Generasi Z”, menuntut pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Shushila Karki. Karki, berusia 73 tahun, dianggap sebagai simbol keadilan dan keteguhan. Namun, proses transisi pemerintahan tetap tidak jelas.
Reaksi Internasional dan Harapan Baru
Situasi Nepal memicu kekhawatiran global. The New York Times melaporkan bahwa militer kini mengambil alih keamanan, sementara dunia menunggu langkah berikutnya. Bank Dunia menekankan perlunya reformasi ekonomi untuk mengatasi migrasi dan ketimpangan.
Penutup: Apa yang Akan Datang?
Nepal kini berada di ambang perubahan. Di tengah asap dan reruntuhan, suara anak muda terus menggema: “Kami tidak akan berhenti sampai Nepal menjadi negeri yang adil!” Apakah protes ini akan membawa Nepal ke era baru, atau justru memperdalam krisis? Hanya waktu yang bisa menjawab.
