Urupedia.id- Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara. Perombakan perdana sejak ia dilantik itu mencakup pergantian lima menteri dan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri yang diganti yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkop Budi Arie Setiadi, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, serta Menpora Dito Ariotedjo. Namun, posisi Menko Polhukam dan Menpora belum memiliki pengganti definitif.
Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. Dahnil Anzar Simanjuntak didapuk menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pergantian Sri Mulyani menjadi sorotan utama dan langsung memicu reaksi pasar. IHSG anjlok 1,28% pada hari pengumuman, mencerminkan kekhawatiran investor atas arah kebijakan fiskal.
Perombakan ini terjadi usai gejolak politik dan sosial akhir Agustus, termasuk unjuk rasa ricuh di DPR/MPR serta penjarahan rumah Sri Mulyani. Langkah reshuffle dinilai sebagai strategi manajemen krisis sekaligus konsolidasi politik Prabowo dengan menempatkan figur loyal di posisi strategis.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dipandang sebagai terobosan untuk memperkuat layanan jemaah Indonesia, dengan Irfan Yusuf yang berpengalaman teknis dan Dahnil yang dekat dengan Prabowo sebagai pengarah politik.
Pembacaan Strategis
- Sosial: Reshuffle ini dimaksudkan meredakan keresahan publik pascademo ricuh dan penjarahan. Dengan mengganti pejabat di sektor keamanan dan ekonomi, Prabowo berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat serta mengirim sinyal bahwa pemerintah responsif terhadap krisis. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga menyasar sensitivitas sosial-keagamaan, menegaskan perhatian negara pada kebutuhan mayoritas umat Muslim.
- Ekonomi: Pergantian Sri Mulyani memberi kejutan bagi pasar karena ia dianggap simbol stabilitas fiskal. Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan menenangkan investor dengan rekam jejak teknokratiknya. Namun, konsolidasi ini juga memperlihatkan bahwa arah ekonomi akan lebih dikendalikan oleh figur-figur yang dekat dengan Presiden, sehingga investor menunggu kepastian kebijakan baru.
- Politik: Penempatan loyalis Gerindra dan tokoh dekat Prabowo menegaskan konsolidasi kekuasaan. Strategi ini memperkuat kendali presiden atas jalannya kabinet, mengurangi pengaruh sisa warisan pemerintahan sebelumnya, serta memastikan dukungan penuh untuk program prioritas. Meski begitu, langkah ini juga menimbulkan kritik bahwa evaluasi kinerja tidak sepenuhnya objektif, melainkan sarat dengan kalkulasi politik.
Dengan demikian, reshuffle 2025 bukan hanya perombakan teknis, tetapi juga manuver politik untuk mengamankan stabilitas di tengah tekanan sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat basis kekuasaan Presiden Prabowo dalam jangka menengah.
