Urupedia.id- Pemerintah tengah mewacanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.
Wacana ini mendapat dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen.
Hingga saat ini, PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakan, sementara PKS masih berada pada tahap mempertimbangkan sikap.
Rencana tersebut menuai beragam respons dari publik.
Salah satunya datang dari Umar Ma’ruf, Koordinator Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) sekaligus Demisioner Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ia dengan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD dan menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan konstitusi serta semangat reformasi.
“Wacana tersebut harus ditolak, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan konstitusi dan spirit reformasi,” ujar Umar.
Lebih lanjut, Umar menegaskan bahwa pemerintah, khususnya lembaga legislatif, seharusnya menyadari rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR saat ini.
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi memindahkan praktik politik uang yang sebelumnya terjadi antara pasangan calon dan masyarakat, menjadi transaksi antara pasangan calon dan anggota DPRD.
“Lembaga legislatif seharusnya berkaca dan tahu diri. DPR merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah. Pilkada melalui DPRD hanya akan menghasilkan potensi berpindahnya praktik money politics, dari sebelumnya antara paslon dan masyarakat, menjadi paslon dengan anggota DPRD,” tegasnya.
Umar juga menilai bahwa wacana Pilkada melalui DPRD merupakan bukti nyata pelemahan demokrasi.
Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan bahwa suara rakyat tidak lagi dipandang sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi, dan justru mengarah pada praktik pemerintahan yang otoriter.
“Narasi pelemahan demokrasi belakangan ini semakin menguat, dan itu bukan sekadar dongeng. Wacana Pilkada melalui DPRD adalah upaya nyata pemerintah dalam melemahkan demokrasi. Suara rakyat tidak lagi dianggap penting, dan ini menjadi bukti nyata yang mengarah pada kehendak otoritarianisme oleh pemerintahan Prabowo–Gibran,” pungkas Umar.
Oleh: Umar Ma’ruf, Koordinator Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) sekaligus Demisioner Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Editor: Krisna Wahyu Yanuar
