BeritaPendidikan

Sambang Inklusi KKN UIN SATU di Nglutung, Petakan Kebutuhan Warga Difabel

×

Sambang Inklusi KKN UIN SATU di Nglutung, Petakan Kebutuhan Warga Difabel

Sebarkan artikel ini
Dokumentasi divisi media & publikasi

TULUNGAGUNG – Langkah nyata wujudkan aksesibilitas sosial ditunjukkan mahasiswa KKN UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung di Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Melalui Divisi Gender, Anak, dan Difabel (GAD), tim KKN menggelar program aksi bertajuk “Sambang Inklusi” yang berlangsung sejak Senin (10/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026).

Aksi door-to-door ini menyasar langsung kediaman sembilan warga difabel usia anak dan remaja. Data target kunjungan merujuk pada basis data pemetaan awal dari perangkat Desa Nglutung.

Program yang berjalan beberapa hari ini tidak sekadar menyerahkan bingkisan dan mengalirkan dukungan moral. Tim KKN memanfaatkannya untuk menghimpun data riil mengenai kebutuhan spesifik tiap warga difabel di lapangan.

Sentuhan Humanis dan Interaksi Langsung

Kedatangan tim Divisi GAD mendapat sambutan hangat dari para keluarga penerima manfaat. Interaksi hangat dan ruang dialog personal tercipta saat mahasiswa menyapa anak-anak serta remaja difabel di rumah masing-masing.

Koordinator Divisi GAD KKN UIN SATU Desa Nglutung, Ahmad Nur Fadil, menegaskan bahwa pendekatan tatap muka ini bertujuan membangun ikatan emosional secara alami.

“Kami ingin hadir tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi membawa ruang aman dan kebahagiaan bagi anak-anak difabel. Menyapa mereka secara langsung memberikan pemahaman utuh mengenai kondisi psikologis dan sosial keluarga,” ungkapnya di sela kunjungan, Rabu (12/8/2026).

Meracik Data Riil untuk Advokasi Kebijakan

Selama kunjungan berlangsung, tim KKN mencatat secara detail kondisi fisik, hambatan mobilitas, hingga kebutuhan fasilitas pendukung warga. Hasil pemetaan komprehensif ini akan disusun dalam bentuk laporan riset lapangan.

Dokumen riset tersebut bakal diserahkan langsung kepada Pemerintah Desa Nglutung. Laporan data presisi ini nantinya menjadi pijakan kuat bagi pemerintah desa untuk memperjuangkan intervensi bantuan dari Pemerintah Pusat.

Advertisements