Urupedia.id- Memasuki hampir satu tahun kepemimpinan pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin, publik di Tulungagung mulai bergerak dari fase euforia politik menuju fase evaluasi kinerja.
Pemerintahan baru memang mewarisi fondasi ekonomi yang relatif stabil, tetapi stabilitas semata tidak lagi cukup bagi daerah yang sedang berupaya bertransformasi dari basis agraris menuju simpul jasa dan industri di selatan Jawa Timur.
Dalam satu tahun pertama, pertanyaan yang mengemuka bukan apakah roda pemerintahan berjalan, melainkan seberapa jauh kepemimpinan baru mampu mendorong lompatan kebijakan.
Kemiskinan Menurun, Dampak Kebijakan Belum Terasa
Secara statistik, kondisi makro Tulungagung menunjukkan perbaikan moderat.
Data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Maret 2025 berada di kisaran 5,96 persen.
Angka ini memang turun dibanding tahun sebelumnya dan memberi sinyal bahwa ekonomi daerah tidak mengalami guncangan serius.
Namun di ruang publik, penurunan tersebut belum sepenuhnya dikaitkan dengan gebrakan kebijakan baru pemerintah daerah.
Banyak pengamat menilai tren ini masih merupakan kelanjutan pola lama yang sudah terbentuk sebelum periode kepemimpinan sekarang.
Dengan kata lain, perbaikan terjadi, tetapi belum menunjukkan akselerasi yang bisa disebut sebagai hasil intervensi strategis pemerintahan baru.
Di lapangan, terutama pada kelompok rentan dan keluarga pekerja migran, persepsi kesejahteraan belum berubah secara mencolok.
Persoalan Sosial PMI Masih Mengendap
Karakter sosial Tulungagung yang kuat sebagai kantong Pekerja Migran Indonesia masih menjadi tantangan laten.
Remitansi memang membantu ekonomi keluarga, tetapi konsekuensi sosial berupa anak yang ditinggal orang tua bekerja di luar negeri tetap menjadi bayang-bayang.
Dalam satu tahun pertama pemerintahan, kebijakan yang muncul dinilai masih bersifat administratif dan belum menyentuh desain perlindungan sosial yang komprehensif.
Belum terlihat program besar yang secara sistematis memperkuat pengasuhan keluarga migran, pendampingan psikososial anak, maupun skema pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI.
Padahal, jika tidak ditangani serius, persoalan ini berpotensi menjadi masalah sosial jangka panjang yang lebih kompleks.
Alarm Kesehatan Publik Kurang Mendapat Terobosan
Tantangan lain yang cukup mengkhawatirkan adalah isu kesehatan publik, khususnya HIV/AIDS.
Data daerah menunjukkan kasus kumulatif telah menembus ribuan dengan tren yang juga menyentuh kelompok usia muda.
Situasi ini seharusnya mendorong pendekatan yang lebih progresif dan inovatif.
Namun hingga mendekati satu tahun kepemimpinan, langkah yang terlihat masih berada dalam pola program rutin.
Belum tampak terobosan besar seperti perluasan skrining berbasis komunitas secara agresif, kampanye destigmatisasi berskala masif, atau integrasi layanan kesehatan remaja yang lebih sistemik.
Tanpa akselerasi kebijakan, Tulungagung berisiko menghadapi beban kesehatan sosial yang semakin berat di masa depan.
Momentum Jalur Lintas Selatan Belum Sepenuhnya Diolah
Secara geografis, pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sebenarnya membuka peluang besar bagi transformasi ekonomi wilayah selatan.
Infrastruktur ini berpotensi menggerakkan pariwisata, logistik, dan pertumbuhan kawasan baru.
Meski demikian, kritik yang mulai menguat adalah kesiapan masyarakat lokal belum sepenuhnya diimbangi kebijakan afirmatif pemerintah daerah.
Banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan modal, kapasitas manajerial, dan akses pasar.
Tanpa intervensi yang lebih tajam, manfaat ekonomi JLS dikhawatirkan akan lebih banyak diserap investor eksternal daripada masyarakat lokal Tulungagung sendiri.
Regenerasi Pertanian Masih Jalan di Tempat
Sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, Tulungagung menghadapi persoalan klasik berupa menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
Struktur petani yang menua semakin sering disorot, sementara keluhan distribusi pupuk bersubsidi terus berulang setiap musim tanam.
Dalam periode satu tahun pemerintahan baru, belum tampak roadmap besar modernisasi pertanian yang mampu menarik petani muda atau meningkatkan nilai tambah sektor ini.
Jika situasi ini terus berlanjut, fondasi ekonomi agraris Tulungagung berpotensi melemah secara perlahan dalam jangka menengah.
Krisna Wahyu Yanuar pengamat Politik dan Sosial Lokal menilai kedua isu ini saling berkaitan dalam konteks transformasi ekonomi.
“Kalau Tulungagung ingin benar-benar naik kelas, maka dua hal harus dikejar bersamaan yaitu modernisasi pertanian dan penciptaan kerja formal berkualitas untuk anak muda. Sampai tahun pertama ini, roadmap besar ke arah sana belum terlihat kuat,” katanya.
Brain Drain Pemuda Masih Berlangsung
Di sektor kepemudaan, fenomena brain drain masih menjadi kenyataan yang sulit dibantah.
Banyak lulusan terbaik Tulungagung memilih bekerja di kota besar karena keterbatasan pekerjaan formal berkualitas di daerah sendiri.
Ekosistem ekonomi kreatif memang mulai tumbuh, tetapi belum ditopang infrastruktur seperti creative hub yang representatif dan berkelanjutan.
Ketidaksinkronan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal juga masih menjadi persoalan klasik.
Selama satu tahun terakhir, belum terlihat langkah terobosan yang benar-benar sistemik untuk menjembatani mismatch tersebut.
Jika dibiarkan, daerah berisiko kehilangan momentum bonus demografi.
Hampir satu tahun setelah dilantik, pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin dapat dikatakan berhasil menjaga stabilitas dasar pemerintahan dan indikator makro daerah.
Menurut Krisna Wahyu Yanuar, fase berikutnya akan sangat menentukan.
“Tahun pertama biasanya konsolidasi, itu wajar. Tetapi publik Tulungagung sekarang menunggu fase akselerasi. Jika dalam tahun kedua belum muncul kebijakan yang benar-benar transformatif, persepsi stagnasi bisa menguat,” ujarnya.
Namun bagi daerah yang sedang berupaya naik kelas, stabilitas hanyalah titik awal, bukan tujuan akhir.
Evaluasi publik kini bergerak pada pertanyaan yang lebih substantif yakni kapan terobosan nyata akan muncul.
Isu PMI, kesehatan remaja, kesiapan ekonomi selatan, regenerasi pertanian, dan masa depan pemuda masih menunggu kebijakan yang lebih progresif.
Tahun kedua pemerintahan akan menjadi fase penentu apakah Tulungagung sekadar berjalan stabil, atau benar-benar melompat menuju transformasi yang dijanjikan.
Oleh Krisna Wahyu Yanuar, Pengamat Sosial & Politik Lokal
