Urupedia.id- Dalam sebuah episode podcast Unpacking Indonesia, Ridwan Hisjam menyampaikan refleksi yang memadukan pengalaman sebagai politisi sekaligus pengusaha.
Nada yang muncul bukan sekadar kritik normatif, melainkan kegelisahan praktis: Indonesia memiliki ambisi ekonomi besar, tetapi energi nasional terlalu banyak terserap dalam turbulensi politik yang prematur.
Gagasan Ridwan berangkat dari satu asumsi dasar yang cukup klasik dalam ekonomi pembangunan—bahwa pertumbuhan membutuhkan stabilitas.
Namun, yang menarik adalah konteks yang ia soroti, pemerintahan baru bahkan belum genap setahun, tetapi wacana suksesi sudah riuh.
Dalam lanskap seperti ini, ia mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar sedang fokus mengejar lompatan ekonomi atau justru kembali terjebak dalam siklus politik tanpa jeda.
Target 8 Persen dan Problem Eksekusi Kebijakan
Ridwan memberi perhatian khusus pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.
Secara retoris, target ini mencerminkan optimisme negara untuk keluar dari jebakan pertumbuhan moderat. Namun bagi Ridwan, persoalannya bukan pada angka, melainkan pada kesiapan perencanaan.
Ia menyoroti adanya jarak antara ketersediaan dana dan kemudahan realisasi di lapangan.
Dari perspektif pelaku usaha, masalah klasik Indonesia kembali muncul, kepastian hukum belum sepenuhnya kokoh, birokrasi masih berlapis, dan eksekusi kebijakan sering tersendat.
Keluhan ini penting dibaca bukan sebagai pesimisme, melainkan sebagai diagnosis terhadap execution gap yang selama ini menjadi titik lemah pembangunan Indonesia.
Pertumbuhan tinggi tidak lahir dari target semata, tetapi dari orkestrasi kebijakan yang presisi.
Jika perencanaan makro tidak diterjemahkan menjadi kemudahan mikro bagi pelaku usaha, maka ambisi 8 persen berisiko menjadi slogan pembangunan yang kehilangan daya dorong.
Prematuritas Politik dan Hiperpolitisasi Ruang Publik
Keresahan paling tajam yang disampaikan Ridwan adalah soal mulai ramainya pembahasan Pilpres 2029.
Ia melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa Indonesia terlalu cepat memanaskan mesin politik, bahkan ketika agenda pemerintahan berjalan belum lama.
Ridwan membandingkan situasi ini dengan era Soeharto, ketika generasi muda—menurutnya—lebih diarahkan menjadi “insan pembangunan”.
Sebaliknya, pasca-Reformasi, masyarakat cenderung menjadi “insan politik” yang terus hidup dalam atmosfer kompetisi elektoral.
Perbandingan ini tentu tidak bebas dari romantisasi masa lalu.
Namun, observasi Ridwan menangkap gejala nyata: demokrasi digital telah menciptakan siklus politik yang nyaris tanpa jeda.
Media sosial memperpanjang musim kampanye, sementara ekonomi perhatian mendorong elite untuk terus memproduksi narasi kontestasi.
Dalam situasi seperti itu, seruan Ridwan kepada para ketua umum partai untuk menahan diri dapat dibaca sebagai upaya merestorasi fokus pembangunan.
Ia tidak menolak demokrasi, tetapi mengingatkan bahwa hiperpolitisasi yang terlalu dini dapat mengganggu stabilitas ekspektasi ekonomi.
Menghidupkan Kembali Semangat Trilogi Pembangunan
Ridwan secara eksplisit merujuk pada Trilogi Pembangunan—stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan—yang populer pada masa Orde Baru.
Baginya, urutan ini masih relevan: tanpa stabilitas politik yang dinamis, pertumbuhan akan rapuh; tanpa pertumbuhan, pemerataan hanya menjadi retorika.
Secara teoritis, argumen ini memiliki pijakan kuat dalam pengalaman negara-negara industrialisasi cepat di Asia Timur.
Namun, konteks Indonesia pasca-Reformasi membuat tantangan stabilitas menjadi lebih kompleks. Stabilitas tidak lagi bisa diproduksi melalui sentralisasi kekuasaan, melainkan harus dibangun melalui kualitas institusi.
Dalam kerangka ini, peringatan Ridwan agar pemerintahan baru tidak “menurunkan gigi” pembangunan yang telah dirintis oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan.
Bagi dunia usaha, kontinuitas sering kali lebih penting daripada perubahan yang terlalu drastis.
Hilirisasi dan Modernisasi Ekonomi Desa
Pada isu industri, Ridwan menunjukkan posisi yang relatif konsisten dengan agenda transformasi struktural nasional.
Ia mendukung program hilirisasi dan menekankan bahwa kekurangan implementasi seharusnya diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan.
Yang menarik adalah gagasannya tentang pengembangan industri baja ringan berbasis UMKM di desa.
Ia mengkritik pendekatan yang terlalu terpaku pada produksi tradisional seperti genteng, dan mendorong lompatan teknologi yang lebih maju di tingkat pedesaan.
Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa transformasi ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada kota-kota industri.
Desa harus menjadi bagian dari rantai nilai modern. Jika UMKM desa mampu masuk ke manufaktur ringan berbasis teknologi menengah, maka pemerataan ekonomi akan memiliki basis produktif yang lebih kuat.
Kabinet, Kinerja, dan Bahaya Politik Pencitraan
Pada bagian akhir, Ridwan menyampaikan pesan yang cukup keras kepada para menter, eksekutif harus bekerja sebagai eksekutor, bukan sibuk membangun opini seperti legislator.
Ia mengkritik kecenderungan pejabat yang terlalu aktif di ruang publik tetapi belum tentu sebanding dengan kinerja substantif.
Kritik ini relevan dalam era performative politics, ketika visibilitas sering kali disalahartikan sebagai produktivitas.
Namun, tantangan pemerintahan modern sebenarnya bukan memilih antara kerja dan komunikasi, melainkan menjaga keseimbangan keduanya.
Transparansi publik tetap penting dalam demokrasi.
Yang menjadi persoalan adalah ketika komunikasi berubah menjadi drama, dan kerja kebijakan justru berjalan di tempat.
Menemukan Titik Temu antara Stabilitas dan Demokrasi
Gagasan Ridwan Hisjam pada dasarnya merupakan seruan untuk mengembalikan fokus nasional pada pembangunan ekonomi.
Ia melihat stabilitas politik sebagai prasyarat penting untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dan mempercepat transformasi industri.
Namun, dalam konteks Indonesia hari ini, stabilitas tidak bisa dimaknai sebagai meredam dinamika demokrasi.
Stabilitas justru harus dibangun melalui kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kualitas tata kelola.
Jika Indonesia mampu menjaga disiplin pembangunan tanpa mematikan vitalitas demokrasi, maka target pertumbuhan ambisius bukanlah utopia.
Tetapi jika energi nasional terus terkuras oleh kegaduhan politik yang prematur, maka bahkan target yang paling rasional pun akan sulit diwujudkan.
Di titik inilah peringatan Ridwan menemukan relevansinya, pembangunan membutuhkan fokus, dan fokus menuntut kedewasaan politik.
Oleh: Moh Habibi Syafiiudin
