Urupedia-Pada 19 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebuah perjanjian perdagangan komprehensif yang diproyeksikan akan mengubah lanskap ekonomi Indonesia sekaligus memengaruhi posisi strategis Jakarta di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Bersamaan dengan kerja sama pertahanan yang telah disepakati kedua negara sebelumnya, ART menandai babak baru hubungan bilateral yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga geopolitik.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar dari perjanjian ini?
Tekanan Domestik yang Mendorong ART
Keputusan Indonesia menandatangani ART tidak semata-mata didorong oleh tekanan eksternal atau pertimbangan geopolitik. Faktor yang lebih mendasar justru berasal dari berbagai persoalan ekonomi domestik yang semakin membatasi ruang gerak pemerintah.
Di sektor pangan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan protein bagi hampir 290 juta penduduknya. Dalam konteks tersebut, peningkatan impor produk pertanian Amerika Serikat seperti daging sapi, kedelai, dan susu dipandang pemerintah sebagai kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain itu, masuknya bahan baku pertanian yang lebih beragam berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok domestik.
Tekanan yang lebih besar muncul di sektor energi. Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG menjadikan isu energi sebagai persoalan ekonomi sekaligus politik. LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga dan usaha kecil yang selama ini disubsidi negara. Melalui ART, Indonesia memperoleh peluang untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi, termasuk dari Amerika Serikat.
Selain itu, pertimbangan lapangan kerja menjadi faktor penting dalam kalkulasi pemerintah. Meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, pasar Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama ekspor sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur. Jutaan tenaga kerja Indonesia bergantung pada keberlanjutan akses pasar tersebut. Karena itu, menjaga tarif ekspor yang kompetitif dianggap sangat penting untuk mempertahankan daya saing industri nasional.
Kontroversi dan Persepsi Ketimpangan
Meski pemerintah menilai ART sebagai peluang ekonomi, persepsi publik justru banyak melihat perjanjian ini sebagai bentuk ketimpangan hubungan dagang.
Kritik utama muncul dari fakta bahwa Indonesia menghapus hampir seluruh tarif terhadap produk Amerika Serikat, sementara ekspor Indonesia ke AS masih dikenakan tarif sekitar 19 persen. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa prinsip timbal balik yang menjadi dasar perjanjian tidak benar-benar terwujud.
Di sisi lain, sebagian ekonom berargumen bahwa penghapusan tarif impor dapat menurunkan harga barang, meningkatkan efisiensi industri, dan memberikan manfaat bagi konsumen. Dalam perspektif ekonomi klasik, konsesi tarif belum tentu berarti kerugian. Namun secara politik, logika tersebut sulit diterima publik karena ketidakseimbangan yang tampak secara kasat mata.
Kontroversi juga muncul pada sektor digital. Ketentuan yang memungkinkan aliran data lintas batas dan penyesuaian regulasi terhadap standar Amerika Serikat memicu kekhawatiran mengenai kedaulatan digital Indonesia. Walaupun pemerintah menegaskan bahwa hukum nasional tetap berlaku, muncul persepsi bahwa ruang kontrol negara terhadap data strategis semakin menyempit.
Sementara itu, sektor mineral kritis menjadi titik perdebatan lain. Perpanjangan konsesi bagi perusahaan-perusahaan tambang asing dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya menarik investasi dan teknologi. Namun bagi kelompok nasionalis, kebijakan tersebut dianggap memperpanjang ketergantungan terhadap modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.
Keuntungan yang Diperoleh Indonesia
Secara langsung, Indonesia memperoleh sejumlah manfaat dari ART. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan pembebasan tarif terhadap sekitar 1.800 produk Indonesia, termasuk kopi, kakao, karet, rempah-rempah, minyak sawit, komponen elektronik, dan beberapa produk manufaktur lainnya. Kebijakan ini memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar konsumen terbesar dunia.
Bagi industri padat karya, ART menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan ekspor sekaligus mempertahankan jutaan lapangan pekerjaan. Dalam jangka pendek, manfaat ini relatif nyata dan terukur. Selain itu, hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Amerika Serikat dapat menjadi alat tawar Indonesia dalam bernegosiasi dengan mitra lain, terutama Tiongkok.
Konsesi dan Risiko Jangka Panjang
Di balik berbagai keuntungan tersebut, terdapat sejumlah konsekuensi yang patut dicermati. Pertama, ART berpotensi mengurangi ruang kebijakan industri nasional. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia menjalankan strategi hilirisasi mineral melalui larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini terbukti meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Namun dorongan Amerika Serikat untuk memperoleh akses yang lebih besar terhadap rantai pasok mineral strategis dapat menekan Indonesia untuk melonggarkan berbagai kebijakan tersebut. Jika hal itu terjadi, posisi tawar Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam berisiko melemah.
Kedua, sejumlah ketentuan perdagangan berpotensi menciptakan ketergantungan baru. Misalnya kewajiban penggunaan bahan baku tertentu dari Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya produksi industri nasional dan mengurangi daya saing dibandingkan apabila Indonesia bebas memilih pemasok dengan harga lebih murah.
Ketiga, berbagai ketentuan non-tarif terkait standar teknis, regulasi digital, serta pengakuan standar Amerika Serikat berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional di masa depan.
Dampak terhadap Hubungan Indonesia–Tiongkok
Secara struktural, ART tidak serta-merta menggeser posisi Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Indonesia. Tiongkok tetap menjadi investor terbesar pada sektor-sektor strategis seperti pengolahan nikel, baterai kendaraan listrik, infrastruktur, dan teknologi hijau. Hubungan ekonomi kedua negara sudah terlalu dalam untuk diputus hanya melalui satu perjanjian perdagangan.
Namun ART memberikan sinyal bahwa Indonesia memiliki alternatif kemitraan selain Tiongkok. Hal ini dapat meningkatkan posisi tawar Jakarta dalam negosiasi investasi maupun transfer teknologi.
Di sisi lain, terdapat risiko bahwa Tiongkok memandang ART sebagai indikasi kedekatan Indonesia dengan strategi ekonomi Amerika Serikat. Jika persepsi tersebut menguat, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik maupun ekonomi dari kedua pihak. Di sinilah tantangan utama muncul. Indonesia ingin mendiversifikasi kemitraan ekonominya tanpa harus memilih salah satu kubu dalam rivalitas dua kekuatan besar dunia.
ART bukan sekadar perjanjian perdagangan. Ia merupakan instrumen geoekonomi yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, Indonesia memperoleh manfaat berupa akses pasar yang lebih luas, perlindungan bagi sektor padat karya, serta peluang diversifikasi sumber energi dan perdagangan. Namun dalam jangka panjang, terdapat risiko menyempitnya ruang kebijakan nasional, meningkatnya ketergantungan terhadap kepentingan ekonomi eksternal, dan berkurangnya fleksibilitas Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Dengan demikian, pertanyaan “siapa yang diuntungkan?” tidak dapat dijawab secara hitam-putih. Amerika Serikat memperoleh akses pasar, sumber daya strategis, dan pengaruh ekonomi yang lebih besar di Asia Tenggara. Indonesia memperoleh akses ekspor yang lebih luas dan peluang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, keuntungan Indonesia hanya akan benar-benar terwujud apabila pemerintah mampu menjaga otonomi kebijakan nasional serta mempertahankan keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Pada akhirnya, keberhasilan ART tidak ditentukan oleh isi perjanjian semata, melainkan oleh kemampuan Indonesia mengelola manfaat ekonomi tanpa kehilangan kedaulatan strategisnya.
Penulis: Paijo Parikesit, Direktur Pusat Kajian Intelijen Majapahit
Editor: Al Fatih
