Urupedia.id- Pasca Pemilu 2024, perbincangan politik Indonesia mulai bergerak ke arah yang tidak biasa.
Dalam sebuah diskusi di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Ridwan Hisjam mengemukakan cara pandang yang cukup berbeda, politik tidak lagi semata-mata soal pertarungan antar partai, melainkan mulai menyerupai tata kelola sebuah korporasi besar.
Ia menyebutnya dengan istilah “Super Tbk”. Bukan dalam arti mendirikan partai baru, melainkan membayangkan adanya semacam holding besar yang menaungi kekuatan-kekuatan politik yang sudah ada.
Analogi yang digunakan cukup sederhana—mirip seperti holding industri strategis, di mana entitas-entitas tetap berdiri sendiri, tetapi arah besarnya ditentukan dari satu pusat kendali.
Dalam konteks ini, partai tetap ikut pemilu, tetap membawa identitas masing-masing, namun berada dalam orbit strategi yang sama.
Gagasan ini tidak muncul tanpa alasan. Ridwan melihat realitas politik elektoral Indonesia yang semakin sulit ditembus oleh pemain baru.
Ambang batas parlemen, loyalitas pemilih, dan kuatnya partai mapan membuat pembentukan partai baru menjadi langkah berisiko tinggi.
Alih-alih membangun dari nol, ia menawarkan pendekatan yang lebih praktis yakni mengonsolidasikan kekuatan yang sudah ada.
Dalam skema ini, figur seperti Jokowi lebih tepat dilihat sebagai pengarah utama, bukan sebagai pendiri kendaraan politik baru.
Menariknya, pembacaan terhadap Jokowi tidak berhenti pada strategi kekuasaan.
Ridwan juga menyinggung sisi kultural kepemimpinan Jokowi yang ia sebut sebagai “ngelakoni”—sebuah laku hidup dalam tradisi Jawa yang menekankan ketenangan, ketahanan, dan kesabaran dalam menghadapi situasi.
Dalam kerangka ini, berbagai serangan politik tidak dianggap sebagai ancaman besar, melainkan bagian dari dinamika yang tidak perlu direspons secara berlebihan.
Jokowi diposisikan sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi konsisten dalam kerja.
Ia juga menempatkan pemerintahan Jokowi dalam kesinambungan sejarah pembangunan Indonesia.
Proyek infrastruktur besar yang dikerjakan saat ini, menurutnya, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru.
Sebagian merupakan gagasan lama yang sudah dirancang sejak era sebelumnya, namun baru menemukan momentum untuk direalisasikan.
Perbedaannya terletak pada keberanian untuk mengeksekusi.
Di titik lain, Ridwan mengangkat gagasan yang lebih luas, perlunya Konsensus Nasional jilid baru.
Ia membaca sejarah Indonesia sebagai siklus yang bergerak dari satu fase ke fase lain—1945 sebagai fondasi, 1968 sebagai stabilisasi, dan 1998 sebagai koreksi.
Dengan pola itu, ia melihat rentang 2025–2028 sebagai periode yang rawan jika tidak ada kesepahaman baru di antara elite.
Konsensus yang dimaksud bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi pertemuan kepentingan dari tokoh-tokoh kunci lintas generasi.
Nama-nama seperti Prabowo, Jokowi, Megawati, SBY, hingga Sultan HB X ditempatkan dalam satu bayangan meja besar.
Ini adalah model politik yang menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama, meskipun konsekuensinya bisa mengurangi tajamnya kompetisi politik.
Dalam kerangka tersebut, demokrasi tidak dihilangkan, tetapi diarahkan agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak.
Ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kebutuhan akan stabilitas.
Di bagian akhir, Ridwan menyinggung relasinya dengan Golkar.
Ia mengakui sempat ada dorongan dari internal agar Jokowi mengambil peran lebih formal di partai.
Namun respons Jokowi yang santai menunjukkan bahwa pengaruh tidak selalu harus datang dari posisi struktural.
Secara nilai, Ridwan melihat Jokowi sudah sejalan dengan karakter Golkar yakni pragmatis, berorientasi pada hasil, dan menekankan kerja nyata.
Dari seluruh pemikiran tersebut, terlihat dua kemungkinan arah politik Indonesia ke depan.
Di satu sisi, politik bisa terus bergerak dalam pola kompetisi yang terfragmentasi.
Di sisi lain, bisa terbentuk konsolidasi besar yang lebih terkoordinasi.
Ridwan tampaknya lebih condong pada opsi kedua—bahwa stabilitas lahir dari kemampuan mengelola berbagai kepentingan dalam satu desain besar.
Namun di sinilah pertanyaan penting muncul.
Apakah model seperti ini akan memperkuat demokrasi, atau justru menggesernya menjadi bentuk oligarki yang lebih rapi dan terorganisir? Jawabannya belum tentu jelas.
Tetapi satu hal pasti, arah politik Indonesia ke depan tampaknya tidak lagi hanya soal siapa berhadapan dengan siapa, melainkan siapa yang mampu menyatukan banyak kepentingan dalam satu pusat kendali.
Oleh: Ridwan Hisjam
Editor: Krisna Wahyu Yanuar
