Urupedia.id- Jakarta selalu hidup dalam dua lapisan waktu.
Lapisan pertama adalah “kini” yakni kota yang padat, macet, dan bergerak dalam ritme yang nyaris tak pernah berhenti.
Lapisan kedua adalah “nanti” yakni imajinasi tentang Jakarta sebagai kota global—sebuah kota yang tidak hanya besar, tetapi juga setara dengan pusat-pusat dunia.
Di antara dua lapisan itu, kebijakan publik menjadi jembatan.
Ia menentukan apakah imajinasi itu sekadar wacana atau benar-benar bergerak menuju realitas.
Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp253 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta, kebijakan ini tampak sederhana di permukaan.
Namun, secara substantif, ia merupakan pernyataan politik yang kuat, artinya bahwa masa depan kota tidak hanya dibangun melalui beton dan aspal, tetapi melalui manusia.
Program ini menjangkau sekitar 23.694 siswa, terutama di wilayah dengan keterbatasan sekolah negeri.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan simbolik, melainkan intervensi yang terarah terhadap ketimpangan akses pendidikan.
Dalam perspektif cost-benefit analysis, pendidikan hampir selalu menghasilkan manfaat jangka panjang yang melampaui biaya awalnya.
Setiap anak yang tetap bersekolah meningkatkan peluang kerja, menurunkan risiko kemiskinan, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi kota.
Dalam kerangka ini, Rp253 miliar bukanlah pengeluaran, melainkan investasi sosial yang mencegah biaya publik yang jauh lebih besar di masa depan.
Pendidikan sebagai Hak dan Keadilan Sosial
Realitas pendidikan di Jakarta menunjukkan bahwa kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh kebutuhan.
Dalam kondisi ini, sekolah swasta bukan lagi pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan.
Selama ini, banyak keluarga berada dalam dilema yakni memilih sekolah swasta dengan beban biaya tinggi, atau menerima keterbatasan akses yang berisiko pada putus sekolah.
Kebijakan sekolah gratis di swasta memutus dilema tersebut secara struktural.
Negara, dalam hal ini, tidak lagi memonopoli penyediaan layanan pendidikan, tetapi bertransformasi menjadi penjamin akses.
Model ini dikenal dalam kebijakan publik sebagai state-funded, privately delivered system yakni negara membiayai, swasta menyediakan, dan masyarakat menerima manfaat.
Lebih dari itu, kebijakan ini menyentuh prinsip paling mendasar dalam kehidupan bernegara artinya pendidikan sebagai hak, bukan privilege.
Dalam perspektif keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh John Rawls, distribusi kebijakan publik harus berpihak pada mereka yang paling kurang beruntung.
Dalam konteks Jakarta, anak dari keluarga mampu memiliki banyak pilihan pendidikan.
Sebaliknya, anak dari keluarga rentan sering kali berhadapan dengan keterbatasan akses.
Kebijakan ini mengoreksi ketimpangan tersebut.
Ia tidak sekadar membuka pintu sekolah, tetapi juga mendistribusikan peluang secara lebih adil.
Sejumlah studi global, termasuk laporan dari World Bank, secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya etis secara moral, tetapi juga rasional secara ekonomi.
Jakarta dan Imajinasi Kota Global
Dalam lanskap global, kota tidak lagi hanya bersaing melalui infrastruktur, tetapi juga melalui kualitas sumber daya manusia.
Saskia Sassen menjelaskan bahwa kota global adalah pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan jaringan ekonomi dunia.
Artinya, ukuran kota global tidak hanya terletak pada gedung pencakar langit atau investasi asing, tetapi pada kualitas manusia yang hidup di dalamnya.
Indikator seperti Global Cities Index bahkan menempatkan human capital sebagai variabel utama daya saing kota.
Kebijakan sekolah gratis ini memiliki resonansi dengan praktik global.
Negara seperti Swedia menerapkan sistem voucher pendidikan.
Chile memperluas akses melalui subsidi sekolah swasta. India, melalui Right to Education Act, mewajibkan sekolah swasta menerima siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan negara.
Sementara kota seperti Singapura dan Seoul membangun keunggulannya melalui investasi besar pada pendidikan.
Dalam kerangka teori human capital yang dikembangkan oleh Gary Becker, pendidikan merupakan investasi strategis yang meningkatkan produktivitas, mobilitas sosial, dan daya saing ekonomi.
Dengan kata lain, pendidikan adalah fondasi utama bagi Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global.
Tanpa investasi pada manusia, kota hanya akan menjadi pasar, bukan pusat inovasi.
Ia mungkin tumbuh secara fisik, tetapi rapuh secara sosial dan intelektual.
Imajinasi yang Belum Selesai
Pada akhirnya, kebijakan ini harus dibaca melampaui angka Rp253 miliar.
Di balik angka tersebut, terdapat puluhan ribu anak yang tetap bersekolah, mimpi yang tidak terputus, dan masa depan yang tidak tertunda.
Pembangunan kota tidak hanya diukur dari panjang jalan atau tinggi gedung, tetapi dari sejauh mana kota tersebut membangun manusianya.
Di titik ini, kebijakan Pram–Doel menunjukkan arah, bahwa Jakarta sedang berusaha menjadi kota yang tidak hanya besar, tetapi juga adil dan beradab.
Namun, ini baru langkah awal.
Tantangan ke depan adalah menjaga kualitas pendidikan, memastikan akuntabilitas anggaran, serta menjamin keberlanjutan program agar tidak berhenti sebagai kebijakan sesaat.
Imajinasi tentang Jakarta sebagai kota global belum selesai.
Ia masih dalam proses—dibentuk oleh keputusan-keputusan kebijakan hari ini.
Dan dalam proses itu, pendidikan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.
Oleh: Budhi Haryadi, Pengamat Sosial
Editor: Krisna Wahyu Yanuar
