Jakarta –Urupedia.id- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK) menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah perang AS-Israel dan Iran sebagai langkah yang terukur.
Kebijakan ini sangat krusial dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia.
Ketua Harian DPP GMPK, Wilfridus Yons Ebit menjelaskan ditengah tren harga minyak global yang cenderung meningkat, bahkan sempat menembus angka di atas 100 dolar AS per barel yang memaksa banyak negara melakukan penyesuaian harga BBM guna meredam tekanan fiskal.
“Secara global, respons yang umum itu menaikkan harga. Bahkan ada yang naik signifikan, seperti harga solar di Vietnam yang melonjak 105%. Srilanka juga naik hingga 33%. Bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai agressor melakukan penyesuaian,” ujar Ebit, Jumat (3/4/2026).
Menurut Ebit langkah Pemerintah Indonesia memilih tidak menaikan harga tergolong berani dan patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan dengan orkestrasi kebijakan yang terukur.
Artinya beban itu tidak langsung dialihkan ke masyarakat. “Kebijakan ini tidak sekadar bersifat populis, tetapi strategi luar biasa untuk meredam dampak eksternal agar tidak membebani rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut setiap kenaikan harga BBM hampir pasti diikuti dengan lonjakan biaya transportasi dan distribusi, inflasi dan akhirnya kebutuhan pokok akan naik.
Meski memberikan apresiasi, GMPK tetap mengingatkan bahwa kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap ruang fiskal negara.
“Menahan harga ini tentu ada costnya. Untuk itu pemerintah harus menjaga dan memastikan stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan fiskal,” lanjutnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi kinerja Pertamina dalam memastikan distribusi dan ketersediaan stok BBM tetap aman di tengah dinamika pasar yang ada.
“Untuk saat ini, langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat. Tantangannya menjaga konsistensi,” pungkasnya.
Oleh: Irvan Muhammad
Editor: Krisna Wahyu Yanuar
