Jakarta — Forum Masyarakat Sipil Nahdliyin menggelar diskusi publik bertajuk “EKSKLUSIF LIVE! NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” yang disiarkan melalui kanal Padasuka TV.
Forum tersebut menyoroti arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus mendorong NU kembali pada fungsi utamanya sebagai kekuatan masyarakat sipil dan penyeimbang kekuasaan.
Diskusi menghadirkan pengamat sosial politik Prof. Fachry Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede K.H. Abdul Muhaimin, serta Ahmad Baso sebagai perwakilan panitia dan moderator forum.
Dalam pembukaan acara, Ahmad Baso menyampaikan bahwa forum digelar sebagai ruang konsolidasi gagasan menjelang suksesi kepemimpinan PBNU pada Muktamar mendatang. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi saat ini.
“Terjadi kenyataan yang pahit dalam struktur NU dan ini membutuhkan upaya perbaikan bersama,” ujar Ahmad Baso dalam siaran tersebut.
Forum itu juga menghasilkan rekomendasi yang cukup tegas, yakni mendorong pergantian posisi strategis di tubuh PBNU, meliputi Rais Aam, Ketua Umum, hingga Sekretaris Jenderal. Rekomendasi tersebut disebut sebagai langkah demi kemaslahatan Nahdliyin, penguatan demokrasi internal organisasi, serta perlindungan hak asasi manusia.
Sementara itu, K.H. Abdul Muhaimin mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi internal organisasi. Meski berada dalam jajaran A’wan PBNU, ia mengaku karakter perjuangan akar rumput yang selama ini dijalankannya tidak mendapatkan ruang yang memadai.
Ia menuturkan telah lebih dari tiga dekade bergerak di ranah advokasi masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk mendampingi berbagai konflik agraria dan sosial seperti kasus Wadas, Kedung Ombo, hingga gerakan penolakan proyek PIK 2.
“Energi perjuangan itu harus memiliki landasan teologis. NU tidak boleh jauh dari masyarakat kecil,” kata Abdul Muhaimin.
Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab moral untuk hadir membela kelompok rentan dan menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Ia menilai kekuatan teologi sosial selama ini menjadi fondasi penting gerakan Nahdliyin di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, Prof. Fachry Ali mengingatkan bahwa NU secara historis merupakan salah satu aktor utama demokratisasi di Indonesia. Karena itu, ia meminta organisasi tersebut tidak kehilangan identitasnya sebagai bagian dari civil society.
“NU adalah aktor demokratisasi yang otentik. Jangan sampai kehilangan jati diri karena terlalu dekat dengan kekuasaan,” ujar Fachry Ali.
Ia juga mengulas pengalaman sejumlah organisasi masyarakat dan kelompok intelektual pada masa lalu yang dinilai kehilangan independensi ketika terlalu masuk ke dalam orbit kekuasaan negara. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar NU tetap konsisten menjaga fungsi kontrol sosial.
Diskusi yang berlangsung selama hampir tiga jam itu menegaskan adanya keresahan sebagian kalangan Nahdliyin terhadap arah organisasi di era baru kepemimpinan nasional.
Para pembicara sepakat bahwa NU perlu kembali menempatkan diri sebagai kekuatan moral, penjaga demokrasi, dan pembela masyarakat sipil di tengah dinamika politik nasional.
Penulis: Krisna Wahyu Yanuar
Editor: David Yogi Prastiawan
