Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan setelah Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta, berakhir ricuh dan memunculkan dualisme kepemimpinan. Konflik ini menambah daftar panjang persoalan internal yang membelit partai berlambang Ka’bah, terutama setelah gagal melenggang ke parlemen pada Pemilu 2024.
Perseteruan bermula dari hasil pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Kubu pertama mengklaim Muhammad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Ketua Umum, terpilih secara aklamasi setelah forum dinyatakan ditutup karena kericuhan. Namun, kubu lain mengklaim Agus Suparmanto juga terpilih secara aklamasi, setelah Mardiono bersama sebagian peserta meninggalkan arena muktamar.
Situasi kian memanas ketika kericuhan pecah di lokasi. Aksi saling dorong hingga pelemparan kursi tak terhindarkan, bahkan sempat terjadi adu jotos antar peserta. Mardiono mengecam tindakan anarkis tersebut dan sempat mengunjungi peserta yang menjadi korban luka. Ia menegaskan bahwa penutupan muktamar dilakukan demi menghindari keadaan darurat yang lebih besar.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan sikap netral atas konflik ini. Pemerintah meminta penyelesaian ditempuh melalui mekanisme internal partai, termasuk Mahkamah Partai, sebelum dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.
Para pengamat menilai, dualisme kepemimpinan hanya akan semakin merugikan PPP yang kini berada di titik kritis. Dengan tidak lolos ke parlemen, PPP menghadapi tantangan besar untuk konsolidasi dan menyusun strategi menuju Pemilu 2029. Konflik internal yang berlarut-larut dinilai dapat semakin mengikis basis massa dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap partai Islam tertua di Indonesia ini.
Ketidakpastian arah kepemimpinan PPP pun kini menjadi sorotan, sekaligus ujian bagi partai untuk menentukan apakah mampu bangkit dari keterpurukan atau justru semakin tenggelam dalam konflik internal yang tak berkesudahan.
