Tulungagung, 8 Agustus 2025- Urupedia.id — Ketika masyarakat Tulungagung terus menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang memadai, data menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebanyak 28 hingga 30 persen dari total panjang jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tulungagung, atau sekitar 408 hingga 532 kilometer, dalam kondisi rusak. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penanganan infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan ekonomi daerah.
Salah satu warga Desa Besole, Kecamatan Besuki, bahkan sempat menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang sebagai bentuk protes simbolik. Ini bukan aksi sporadis; melainkan refleksi ketidakpuasan publik terhadap kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun dibiarkan rusak parah. “Sudah dua tahun ini jalan kami seperti kubangan. Aspal terkelupas, sebagian ambles. Tidak ada solusi permanen,” keluh seorang kepala desa setempat (Jatimtimes, 2023).
Namun, apakah protes tersebut disambut dengan kebijakan yang efektif?
Keterbatasan Anggaran: Alasan yang Repetitif
Data menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Tahun 2022, Pemkab menggelontorkan lebih dari Rp100 miliar, dan di tahun 2024, anggaran ditingkatkan menjadi Rp84 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 114,5 kilometer. Pada 2025, kembali direncanakan alokasi sebesar Rp80 miliar untuk 40 titik perbaikan, sebagian besar di wilayah selatan (Afederasi, 2025).
Namun, Kepala Dinas PUPR sendiri mengakui bahwa “anggaran yang tersedia sangat jauh dari cukup dibandingkan skala kerusakan” (KBR.id, 2025). Dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.775 km hingga 2.007 km, dana tahunan ini hanya mampu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan aktual. Skema pembangunan juga menghadapi refocusing akibat pandemi, yang menyebabkan keterlambatan selama dua tahun terakhir (DPU PR Tulungagung, 2025).
Lebih problematis lagi, kualitas perbaikan kerap dipertanyakan. Banyak warga mengeluh bahwa “perbaikan tidak berumur panjang, karena jalan kembali rusak” dalam hitungan bulan (Data Jalan Rusak Tulungagung, 2025). Ini menyiratkan bahwa pendekatan “tambal sulam” bukan hanya tidak efisien, tapi juga kontraproduktif secara fiskal.
Kondisi Alam dan Beban Lalu Lintas: Tantangan atau Kambing Hitam?
Pemerintah berdalih bahwa curah hujan tinggi dan ketidakstabilan geologis seperti tanah longsor memperparah kondisi jalan. Di beberapa titik seperti Desa Gamping dan ruas Karangrejo-Sendang, banjir bandang dan amblesan tanah menjadi bencana berulang. Namun, jika fenomena ini dapat diprediksi, mengapa tidak dirancang sistem drainase dan struktur jalan yang tahan terhadapnya?
Laporan menyebutkan bahwa “ada saluran, tapi tidak difungsikan,” (ibid), mencerminkan buruknya manajemen infrastruktur air. Jalan yang dibangun tanpa koordinasi sistem drainase menjadi rentan terhadap genangan air, yang mempercepat degradasi aspal dan tanah dasar.
Beban lalu lintas juga menjadi kambing hitam. Kendaraan berat, terutama dari sektor tambang dan industri, seringkali melebihi kapasitas jalan. Untuk itu, Pemkab Tulungagung membatasi tonase kendaraan di jalur tertentu. Tetapi tanpa penegakan hukum dan jembatan timbang yang aktif, pembatasan hanya menjadi regulasi di atas kertas.
DPRD dan Warga Bergerak, Tapi Eksekusi Lambat
Tidak hanya masyarakat sipil yang bersuara. Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Adib Makarim dan Subani Sirab, telah mendesak Bupati untuk “mempercepat perbaikan jalan rusak yang mengganggu akses publik dan menghambat perekonomian” (BPK.go.id, 2025). Respons pemerintah? Sebagian rencana masih bersifat jangka panjang, seperti proyek betonisasi jalan di Desa Kedoyo yang baru dijadwalkan pada 2024.
Sementara itu, masyarakat menanggung beban: akses layanan kesehatan terhambat, distribusi hasil pertanian terganggu, dan risiko kecelakaan meningkat drastis. “Banyak kecelakaan terjadi karena jalan rusak ini, bahkan warga mengalami trauma,” ujar salah satu laporan lapangan (Data Jalan Rusak Tulungagung, 2025).
Sistem Aduan Online: Responsif tapi Tidak Efisien?
Dinas PUPR telah meluncurkan sistem aduan digital di situs resmi mereka. Pelaporan masyarakat cukup tinggi. Namun, realisasi penyelesaian tetap tergantung pada proses birokrasi: maksimal satu bulan untuk kerusakan ringan, dan hingga satu tahun untuk kerusakan berat karena menunggu persetujuan anggaran. Ini menimbulkan ironi: di era digital, pengaduan dilakukan instan, tetapi eksekusi tetap lambat.
Solusi Ada, Tapi Belum Terintegrasi
Laporan resmi telah menawarkan solusi strategis: mulai dari penggunaan beton dan hotmix, pembangunan cek dam, hingga kolaborasi lintas sektor dengan Perhutani dan BPBD. Namun, semua itu akan sia-sia tanpa grand design terpadu dan komitmen politik yang tegas.
Pemerintah daerah sudah menyebut adanya rencana lima tahunan, tetapi dokumen perencanaan jangka panjang tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan ke publik. Ini membuka ruang kecurigaan: apakah ini sekadar janji politik, atau benar-benar roadmap pembangunan infrastruktur?
Penutup: Kritik sebagai Seruan untuk Reformasi Tata Kelola
Kondisi jalan rusak di Tulungagung bukan sekadar soal aspal yang terkelupas. Ia adalah cerminan dari problematika tata kelola anggaran, teknis pembangunan, hingga akuntabilitas publik. Saat masyarakat memilih menanam pohon pisang di jalan yang berlubang, itu bukan sekadar sindiran. Itu adalah bentuk komunikasi terakhir ketika semua jalur formal dianggap tidak memadai.
Oleh karena itu, kritik ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyerukan reformasi. Bukan hanya soal menambal lubang di jalan, tapi menambal lubang dalam sistem.
Daftar Pustaka
- Afederasi. (2025, Juni 20). Tahun 2024 ini, Dinas PUPR Tulungagung Tangani Jalan Sepanjang 114,5 Kilometer. https://jatimtimes.com/baca/314670/20240620/055900
- Dinas PUPR Tulungagung. (2025). Sistem Pengaduan Masyarakat: Form Aduan Jalan. dpupr.tulungagung.go.id
- Jatimtimes. (2023, Agustus 22). Dinas PUPR Pastikan Dua Titik Jalan Rusak di Desa Besole Akan Diperbaiki Tahun Ini. https://jatimtimes.com/baca/295061/20230822/075400
- KBR.id. (2025, Juni). Anggaran Kurang, Pemkab Tulungagung Kesulitan Perbaiki 408 Km Jalan Rusak. https://kbr.id/articles/indeks/anggaran-kurang-pemkab-tulungagung-kesulitan-perbaiki-408-km-jalan-rusak
- Radar Tulungagung. (2025, Mei 10). Tinjau Jalan Rusak di Wilayah Selatan, Bupati Tulungagung Pastikan Perbaikan Digelar Mei. https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagungan/765747330
- Suara Surabaya. (2021, Desember). Sejumlah Ruas Jalan di Tulungagung Rusak. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/sejumlah-ruas-jalan-di-tulungagung-rusak/
перейдите на этот сайт kraken зеркало
узнать kra36.at