JOMBANG —Urupedia.id Dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang diwarnai protes dan perdebatan terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU (29/8/2026)
Situasi tersebut menjadi sorotan di tengah tuntutan agar proses pergantian kepemimpinan menghasilkan figur yang memiliki legitimasi kuat sekaligus mampu meredakan ketegangan internal organisasi.
Dalam sebuah tabulasi suara yang beredar, tercatat 551 suara.
Opsi mempertahankan memperoleh 150 suara atau sekitar 27 persen, sedangkan opsi perubahan memperoleh 401 suara atau sekitar 73 persen.
Sementara satu suara tercatat sebagai abstain/tidak sah.
Beredarnya tabulasi tersebut turut memunculkan perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Keterangan Asrorun Niam Sholeh selalu ketua sidang tersebut menjelaskan pemilihan Ketua Umum PBNU tidak menggunakan sistem one man one vote, melainkan mekanisme yang melibatkan Ahwa.
Perdebatan mengenai mekanisme tersebut berlangsung bersamaan dengan munculnya protes dalam rangkaian Muktamar.
Kondisi ini membuat persoalan legitimasi prosedural menjadi salah satu isu penting dalam proses penentuan kepemimpinan NU.
Di tengah situasi tersebut, pernyataan Inayah Wahid mengenai kondisi internal NU kembali relevan.
Ia menyerukan agar para masyaikh dan alim ulama mengambil peran dalam resolusi konflik serta memulihkan keteduhan organisasi.
Inayah juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang memiliki integritas dan tidak tersandera konflik kepentingan.
Para muktamirin didorong memilih pemimpin yang tidak memiliki keterlibatan dalam konflik internal serta tidak membawa kepentingan politik, bisnis maupun ekonomi ke dalam organisasi.
Kriteria tersebut juga mencakup independensi dari institusi keagamaan lain.
Dengan demikian, figur yang dipilih diharapkan benar-benar berdiri untuk kepentingan jam’iyah dan mampu menjadi titik temu berbagai kelompok di tubuh NU.
Figur Tanpa Beban Konflik
Dalam konteks Muktamar yang diwarnai ketegangan, kebutuhan terhadap calon Ketua Umum PBNU yang tidak memiliki riwayat konflik, tidak tersandera kepentingan politik dan bisnis, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi keagamaan lain menjadi semakin penting.
Figur semacam itu berpotensi lebih mudah diterima sebagai pemimpin konsolidatif karena tidak datang membawa beban pertarungan antarkelompok.
Pemimpin PBNU berikutnya tidak hanya dituntut memenangkan kontestasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengakhiri polarisasi dan mengembalikan NU sebagai organisasi yang teduh, independen dan berorientasi pada kepentingan umat.
Pada akhirnya, persoalan utama Muktamar bukan semata siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan siapa yang paling mampu menghadirkan kepemimpinan yang legitimate, berintegritas, independen, dan tidak memiliki beban konflik kepentingan.
