Esai

Membaca Pidato Prabowo di Davos sebagai Kontra-Skema Global

×

Membaca Pidato Prabowo di Davos sebagai Kontra-Skema Global

Sebarkan artikel ini
Dokumentasi: Arief Poyuono

Urupedia.id- Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Tatanan global yang selama lebih dari tiga dekade dipandu oleh globalisasi, perdagangan bebas, dan stabilitas geopolitik relatif, kini memasuki fase guncangan struktural yang semakin dalam.

Perang Rusia–Ukraina belum berakhir, konflik Gaza mengguncang stabilitas Timur Tengah, ketegangan di Laut China Selatan terus membayangi Asia, sementara rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok kian menyerupai perang dingin baru—dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan keuangan.

Di bidang ekonomi, dunia menghadapi paradoks berlapis: inflasi tinggi di negara maju, perlambatan pertumbuhan global, krisis utang di banyak negara berkembang, serta fragmentasi rantai pasok internasional.

Sistem keuangan global pun semakin rapuh, ditandai oleh volatilitas arus modal, penguatan dolar AS yang menekan mata uang negara berkembang, serta meningkatnya praktik financial weaponization melalui sanksi dan pembatasan akses sistem pembayaran internasional.

Dalam konteks keamanan, ancaman tidak lagi semata bersifat militer konvensional.

Krisis pangan, energi, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi telah menjadi faktor destabilitas baru yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan legitimasi negara.

Dunia memasuki fase polycrisis—krisis yang saling bertumpuk dan saling memperkuat.

Di tengah situasi inilah pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 menjadi relevan untuk dibaca bukan sebagai retorika diplomatik semata, melainkan sebagai pernyataan arah dan kontra-skema strategis terhadap tatanan global yang semakin tidak pasti.

Kegagalan Model Global Lama

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara—termasuk negara berkembang—mengadopsi resep globalisasi neoliberal: liberalisasi pasar, deregulasi, privatisasi, dan pembatasan peran negara.

Model ini memang mendorong pertumbuhan, tetapi sekaligus menciptakan ketimpangan, kerentanan eksternal, serta erosi kapasitas negara.

Pemikir politik Francis Fukuyama menyebut dampak sosial dari transformasi ini sebagai The Great Disruption, yakni kondisi ketika peralihan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi menghancurkan norma, komunitas, dan kepercayaan terhadap institusi.

Negara menjadi terlalu lemah untuk mengelola pasar, sementara pasar bergerak terlalu cepat untuk dikendalikan oleh nilai-nilai sosial.

Pengalaman negara-negara Barat menunjukkan bahwa deindustrialisasi, spekulasi keuangan, dan individualisme ekstrem tidak hanya melemahkan ekonomi riil, tetapi juga merusak kohesi sosial. Inilah konteks global yang menjadi latar pidato Prabowo: dunia yang tumbuh cepat, tetapi rapuh; maju secara teknologi, namun goyah secara sosial.

Pidato Prabowo sebagai Pernyataan Arah Politik Ekonomi

Pidato Presiden Prabowo di Davos tidak memosisikan Indonesia sebagai korban globalisasi, melainkan sebagai aktor yang ingin menata ulang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Ia menolak dua ekstrem sekaligus: negara yang terlalu lemah dan pasar yang terlalu liar.

Ketika Prabowo mengkritik praktik rente dan menyebutnya sebagai “greednomics”, ia menegaskan bahwa krisis global hari ini bukan semata akibat kurangnya pertumbuhan, melainkan kegagalan tata kelola dan moral ekonomi.

Pasar tanpa aturan, dalam pandangannya, bukan sumber kebebasan, tetapi sumber instabilitas.

Narasi ini secara implisit merupakan kritik terhadap tatanan global yang membiarkan spekulasi finansial dan konsentrasi kekayaan berlangsung tanpa kendali, sementara negara-negara berkembang menanggung volatilitas nilai tukar, krisis utang, dan tekanan sosial.

Danantara sebagai Kontra-Skema terhadap Volatilitas Global

Dalam dunia yang semakin tidak stabil, pembentukan Danantara—Dana Kekayaan Negara Indonesia—diperkenalkan bukan sekadar sebagai kendaraan investasi, tetapi sebagai instrumen stabilitas nasional jangka panjang.

Salah satu kerentanan utama negara berkembang adalah volatilitas nilai tukar. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan pembiayaan valuta asing membuat mata uang nasional rentan terhadap guncangan eksternal.

Ketika harga komoditas naik, mata uang menguat berlebihan; ketika harga turun, pelemahan tajam tak terhindarkan. Siklus ini berulang dan menggerus ruang fiskal negara.

Danantara dirancang untuk memutus siklus tersebut.

Dengan mengakumulasi devisa dari ekspor dan keuntungan BUMN, lalu menginvestasikannya kembali ke aset produktif domestik, Danantara berfungsi sebagai penyangga terhadap fluktuasi global.

Ia membantu menstabilkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta memperkuat fondasi nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, mekanisme ini memberi ruang bagi otoritas moneter untuk mengelola likuiditas secara lebih terukur.

Valuta asing yang masuk tidak langsung dilepas ke pasar, sehingga mencegah penguatan rupiah yang berlebihan yang kerap berujung pada pelemahan tajam di kemudian hari.

Stabilitas nilai tukar, dalam kerangka ini, bukan hasil spekulasi pasar, melainkan buah dari desain institusional.

Pasar Modal Lokal dan Kedaulatan Finansial

Pidato Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pasar keuangan domestik.

Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, ketergantungan pada pasar keuangan global yang didominasi mata uang tertentu merupakan risiko strategis.

Dengan Danantara sebagai anchor investor, pasar modal Indonesia berpotensi menjadi lebih dalam dan likuid.

Permintaan terhadap aset berdenominasi rupiah akan meningkat, memperkuat rupiah sebagai alat simpan nilai, bukan sekadar alat transaksi.

Inisiatif local currency settlement yang ditopang pembiayaan domestik akan mengurangi dominasi valuta asing dalam investasi dan perdagangan.

Ini bukan proteksionisme tertutup, melainkan bentuk baru kedaulatan ekonomi: keterbukaan yang dikelola secara cerdas.

Industrialisasi sebagai Fondasi Sosial

Presiden Prabowo menekankan industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang.

Pesan ini penting jika dikaitkan dengan pelajaran dari Barat, di mana deindustrialisasi dini telah menghancurkan basis sosial dan menciptakan “wilayah tertinggal” di tengah kemajuan ekonomi nasional.

Dengan Danantara mendanai sektor manufaktur dan jasa produktif, Indonesia berupaya menjaga keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan nyata masyarakat.

Industrialisasi bukan hanya mesin ekonomi, tetapi penopang kohesi sosial—pencipta lapangan kerja, komunitas produktif, dan rasa keterikatan warga pada masa depan bangsanya.

Dalam konteks ini, Fukuyama mengingatkan bahwa masyarakat modern tidak bisa diatur semata dengan birokrasi kaku.

Ia membutuhkan norma, kepercayaan, dan institusi yang dipercaya publik. Karena itu, pesan moral dalam pidato Prabowo menjadi relevan: penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi, dan kehadiran negara untuk melindungi yang lemah.

Program sosial seperti makan bergizi gratis dan investasi besar di pendidikan tidak sekadar bersifat populis, melainkan upaya membangun modal manusia dan kepercayaan sosial—dua prasyarat utama stabilitas jangka panjang.

Jalan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

Pidato Presiden Prabowo di Davos 2026 menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap krisis global, tetapi menawarkan kerangka alternatif: negara yang kuat mengelola pasar, stabilitas makro berbasis institusi, dan pembangunan yang menjaga kohesi sosial.

Tergambar jelas bahwa Presiden Prabowo memahami dinamika geopolitik dan geoekonomi global, serta dampaknya yang pada akhirnya akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional.

Ia menyadari bahwa konflik geopolitik dan meningkatnya proteksionisme mendorong fragmentasi geoekonomi, restrukturisasi rantai pasok, serta peningkatan biaya perdagangan.

Perang Rusia–Ukraina, ketegangan AS–Tiongkok, dan konflik di Timur Tengah telah meningkatkan risiko geopolitik global.

Dampaknya nyata: pelarian modal, penurunan investasi asing langsung (FDI) ke negara berkembang, tekanan terhadap bank sentral, kenaikan inflasi, pelemahan investasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks itu, Danantara bukan sekadar dana investasi atau tabungan generasi mendatang.

Ia adalah simbol pilihan strategis Indonesia untuk tumbuh tanpa rapuh, terbuka tanpa kehilangan kedaulatan, dan modern tanpa tercerabut dari nilai kebersamaan.

Di dunia yang semakin guncang, pilihan ini bukan hanya relevan—melainkan niscaya.

Oleh: Arief Poyuono, Komisaris Pelindo

Editor: Krisna Wahyu Yanuar

Advertisements