Polemik Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK

Kebijakan PPATK yang diumumkan akhir Juli 2025 mengenai pemblokiran sementara rekening “dormant” atau tidak aktif langsung menuai kontroversi. Akun media sosial resmi PPATK menyatakan bahwa rekening tanpa aktivitas selama minimal 3 bulan dapat diblokir untuk sementara demi mencegah penyalahgunaan. Masyarakat pun panik karena khawatir dan bingung mengenai urgensi serta implikasi kebijakan tersebut. Walau PPATK menyebut dana nasabah tetap aman, istilah “pemblokiran” membawa konotasi negatif, memperburuk persepsi publik.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan kegagalan komunikasi publik yang efektif. Masyarakat melihat kebijakan ini sebagai potensi ancaman terhadap hak milik dan privasi, apalagi dengan sejarah kepercayaan yang rapuh terhadap lembaga negara. Padahal, menurut PPATK, kebijakan ini bertujuan melindungi sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan, terutama untuk kejahatan seperti judi online, penipuan, hingga pendanaan terorisme.

Justifikasi PPATK: Cegah Penyalahgunaan Sistem Keuangan

PPATK merujuk pada UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Peraturan PPATK No. 4/2022, yang memberi mereka kewenangan untuk menghentikan sementara rekening tanpa laporan eksternal terlebih dahulu. Mereka menegaskan, rekening dormant sering digunakan oleh pihak ketiga untuk aktivitas ilegal seperti penipuan, jual beli rekening, dan judi online. Data tahun 2024 mengungkap lebih dari satu juta rekening terindikasi terkait tindak pidana, termasuk 28.000 dari praktik jual beli rekening, dan 10 juta rekening bansos tidak aktif selama lebih dari tiga tahun dengan dana mengendap Rp2,1 triliun.

Dana yang diblokir tidak hangus atau disita, dan dapat diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi dengan dokumen dan pengisian formulir keberatan. Namun, waktu penyelesaian bisa mencapai 20 hari kerja. Selain itu, PPATK juga memberi edukasi preventif kepada masyarakat tentang keamanan rekening dan cara menutup rekening tidak terpakai.

Meski data menunjukkan urgensi intervensi, penggunaan status “dormant” sebagai pemicu utama tanpa bukti konkret transaksi mencurigakan menimbulkan kritik keras. Misalnya, pemblokiran rekening bansos dianggap melampaui mandat PPATK sebagai lembaga anti-pencucian uang, dan lebih masuk ke ranah efisiensi pengelolaan dana publik.

Kritik dan Kekhawatiran: Potensi Pelanggaran Hukum dan HAM

Kelompok masyarakat sipil, legislator, dan pakar hukum menyampaikan kritik tajam. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) menilai kebijakan ini melanggar hukum dan HAM karena tidak semua rekening dormant terlibat kejahatan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menganggap pemblokiran tanpa indikasi tindak pidana adalah bentuk “keterlaluan” dan bahkan mengancam akan menggugat jika rekening anaknya ikut diblokir. Ia juga menyoroti ketidakadilan karena rekening pejabat “gendut” justru tidak disentuh.

Anggota DPR, seperti Melchias Mekeng dari Komisi XI, menyebut PPATK terlalu mencampuri urusan pribadi warga. Menurutnya, menyimpan uang di bank, meskipun tidak aktif, adalah hak pribadi yang tidak bisa dibatasi tanpa dasar hukum yang jelas. Legislator juga khawatir kebijakan ini bisa salah sasaran dan merugikan warga tidak bersalah.

Beberapa kasus masa lalu mendukung kekhawatiran ini. Pada 2021 dan 2023, banyak rekening diblokir karena transaksi besar yang ternyata sah, seperti penjualan rumah atau warisan. Nasabah pun harus melalui proses panjang dan rumit untuk membatalkan pemblokiran, tanpa mekanisme banding yang cepat dan efisien.

Tinjauan Internasional: Kewenangan yang Legal Tapi Harus Transparan

Secara internasional, unit intelijen keuangan (FIU) di banyak negara memang memiliki kewenangan serupa untuk menangguhkan transaksi mencurigakan. Konvensi dan standar global seperti FATF Recommendation 29, Konvensi Eropa (CETS 198), dan arahan Uni Eropa 2015/849 mendukung tindakan cepat FIU dalam kasus pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Namun, pemicu tindakan di banyak negara lebih spesifik—berdasarkan laporan transaksi mencurigakan (STR) atau permintaan aparat penegak hukum. Sementara di Indonesia, PPATK dapat bertindak hanya berdasarkan status dormant, yang dinilai terlalu longgar dan berisiko salah sasaran. Durasi pemblokiran memang serupa (maksimal 30 hari), tetapi banding yang lambat dan birokratis menjadi kelemahan signifikan di Indonesia.

Laporan Bank Dunia dan Egmont Group juga menekankan pentingnya transparansi, pengawasan hukum, dan mekanisme banding yang cepat dalam penerapan kewenangan FIU. Ketidakseimbangan antara kewenangan administratif dan perlindungan hak sipil bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Rekomendasi: Reformasi Holistik Kebijakan

Untuk menjawab kritik, perlu reformasi kebijakan yang menyeluruh:

1. Perjelas Kriteria Pemblokiran: Pemblokiran rekening seharusnya dilakukan hanya jika ada indikasi kuat keterkaitan dengan tindak pidana, bukan semata-mata karena tidak aktif.
2. Mekanisme Banding yang Cepat dan Sederhana: Prosedur pengaktifan kembali harus dibuat lebih cepat dan tidak membebani nasabah yang tidak bersalah.
3. Komunikasi dan Edukasi Publik: PPATK perlu memperkuat strategi komunikasi agar publik memahami logika dan jaminan dalam kebijakan ini.
4. Koordinasi Lintas Lembaga: Terutama untuk kasus bansos, koordinasi dengan kementerian terkait harus lebih akurat agar tidak salah sasaran.
5. Tinjauan Hukum dan Standar Ganda: Penegakan hukum harus adil. Rekening pejabat yang mencurigakan juga harus ditindak agar publik tidak melihat adanya standar ganda.

Kesimpulan: Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Warga Negara

Kebijakan PPATK memang bermaksud baik untuk menjaga sistem keuangan dari kejahatan, tapi tidak boleh mengorbankan hak warga negara. Keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil sangat penting untuk menjaga legitimasi kebijakan serta kepercayaan publik.

Tanpa pembenahan prosedur, transparansi, dan perlindungan hukum yang kuat, kebijakan semacam ini akan terus menjadi sumber kegaduhan dan resistensi sosial. Maka, perbaikan komprehensif menjadi keniscayaan agar PPATK dapat menjalankan mandatnya secara efektif tanpa mengorbankan hak warga negara yang sah.