Urupedia.id- Presiden Prabowo yang menyatakan masuk dalam “Board of Peace” secara langsung menekankan posisi indonesia sebagai “The Great Tension” semakin menemukan relevansinya di tengah geopolitik dunia yang memasuki fase ketegangan global.
Dalam situasi ini, stabilitas tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan ekonomi domestik, tetapi oleh gelombang kejut geopolitik yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.
Di titik inilah, gagasan Indonesia sebagai penengah konflik tidak hanya menjadi ambisi moral, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga kepentingan nasional di tengah pusaran krisis global.
Konflik yang memanas di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menciptakan tekanan besar pada sistem ekonomi global.
Pemblokiran Selat Hormuz, misalnya, mendorong harga minyak dunia mendekati bahkan melampaui angka seratus dolar per barel.
Dampaknya tidak berhenti pada sektor energi semata, tetapi menjalar ke biaya logistik global yang meningkat tajam.
Bagi Indonesia, situasi ini berarti ancaman nyata terhadap stabilitas harga barang impor dan potensi inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, posisi Indonesia sebagai negara yang mendorong perdamaian menjadi semakin penting, karena stabilitas global secara langsung berkelindan dengan stabilitas domestik.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia harus memainkan peran sebagai peredam kejut melalui kebijakan fiskal.
Anggaran negara dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan lonjakan harga energi, bahkan dengan risiko memperlebar defisit yang dijaga tetap di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak lagi berada di ranah yang jauh dan abstrak, melainkan hadir nyata dalam keputusan-keputusan ekonomi sehari-hari.
Nilai tukar rupiah pun mengalami tekanan, dengan kecenderungan melemah di kisaran enam belas ribu lima ratus per dolar Amerika Serikat, seiring dengan arus modal global yang beralih ke aset aman.
Namun demikian, di tengah tekanan tersebut, Indonesia tidak sepenuhnya rapuh.
Struktur ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.
Konsumsi dalam negeri tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi lebih dari setengah produk domestik bruto, diperkuat oleh momentum sosial seperti Ramadan dan Lebaran.
Cadangan devisa yang berada di kisaran seratus lima puluh miliar dolar Amerika memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Sementara itu, strategi hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor mulai menunjukkan dampak positif dalam mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Dalam konteks inilah, peran Indonesia sebagai Board of Peace tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi nasional.
Perdamaian bukan lagi sekadar nilai normatif, melainkan prasyarat bagi stabilitas ekonomi.
Ketika jalur perdagangan global terganggu dan harga energi melonjak, maka setiap upaya diplomasi untuk meredakan konflik menjadi bagian dari strategi ekonomi itu sendiri.
Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian sebagai idealisme, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan yang berada di kisaran lima hingga lima koma tujuh persen.
Pengamat geopolitik Krisna Wahyu Yanuar melihat bahwa posisi Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting antara moralitas dan kepentingan strategis.
“Indonesia memiliki peluang untuk tampil sebagai kekuatan penengah yang kredibel, justru karena tidak terjebak dalam polarisasi blok besar dunia.” tegasnya.
Menurutnya, keberanian Indonesia untuk tetap aktif dalam diplomasi perdamaian di tengah tekanan global menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif sedang mengalami redefinisi yang lebih progresif.
Dalam pandangannya, dunia saat ini membutuhkan aktor yang tidak hanya kuat secara militer atau ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi moral untuk menjembatani konflik yang semakin kompleks.
Lebih jauh, fenomena ini juga dapat dibaca melalui lensa sosiologi sebagai bentuk nyata dari masyarakat risiko.
Ketidakpastian global tidak lagi berhenti pada level negara, tetapi merembes hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kenaikan harga energi, potensi inflasi pangan, hingga ketidakpastian investasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif yang membentuk cara masyarakat memandang masa depan.
Dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak hanya hadir sebagai pengelola ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengurangi sumber-sumber risiko itu sendiri, termasuk melalui peran aktif dalam menjaga stabilitas global.
Pada akhirnya, Indonesia sebagai anggota Board of Peace menemukan pijakannya bukan hanya dalam retorika politik luar negeri, tetapi dalam realitas ekonomi yang semakin terhubung dengan dinamika geopolitik.
Dunia yang berada dalam ketegangan tinggi justru membuka ruang bagi negara seperti Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan.
Tantangannya adalah memastikan bahwa peran tersebut tidak berhenti pada simbol dan wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan dan tindakan yang mampu meredakan konflik sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, menjadi pembawa damai bukan hanya pilihan ideal, tetapi juga strategi rasional.
Oleh: Krisna Wahyu Yanuar
