Urupedia.id- Berada di dalam dunia politik yang sesungguhnya adalah mimpi yang saya citakan sedari kecil.
Bagi saya, terlibat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan bukan ajang adu gengsi, tetapi sebagai bentuk pelayanan paling bermakna dalam tradisi kedaulatan rakyat.
Ya, sedikit tidak membumi atau bahkan mungkin terdengar asing bagi masyarakat feodal seperti kita yang terbiasa menempatkan Raja dan para punggawanya dalam strata sosial tertinggi.
Di saat kebanyakan orang menempatkan para pemangku kebijakan sebagai tuan, saya justru ingin mengingatkan kembali filosofi mereka sebagai pelayan.
Bukan sekadar jargon, bukan pula teori.
Ini adalah bentuk refleksi paling dalam bagi rakyat yang pernah merasa resah dan menderita karena harga bahan pokok yang melambung tinggi, jalan yang berlubang, pendidikan yang mahal, dan sejumlah kebijakan yang mencekik.
Rakyat yang memahami tujuan penciptaan dirinya tak akan pernah lupa bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan punya peran dalam kehidupan.
Antipati, masa bodoh, acuh tak acuh seharusnya tidak ada di dalam kamus peradaban manusia.
Pola kehidupan dari masa ke masa selalu sama, yang kuat memangsa yang lemah dan yang kaya menindas yang miskin.
Dan, semua dari mereka akan selalu menggunakan instrumen politik atau kekuasaan sebagai alat.
Maka, seharusnya terlibat dalam politik adalah keniscayaan bagi setiap orang.
Mereka yang tak ingin terlibat akan terlibas, begitu akibatnya.
Lalu, hari ini kita bertanya-tanya. Apakah semua politisi kita seorang bajingan? Tidak adakah orang baik di antara mereka? Mengapa kita masih miskin dan terus menerus menjadi golongan yang rentan? Baru sesaat mencicipi kekayaan lalu kembali jatuh dalam jurang kemiskinan.
Apa yang salah dari perpolitikan kita? Bagi saya ini bukan tentang berapa jumlah orang baik dan jahat atau bersih dan kotor di dalam politik.
Saya menyadari bahwa kerusakan politik disebabkan oleh kerusakan mentalitas kita sendiri yang membentuk sirkular kultural di masyarakat.
Menganggap politik sebagai ajang transaksi kesenangan sesaat karena merasa tak ada masa depan di dalamnya.
Menukar nasib lima tahunan dengan nominal recehan yang tak cukup untuk makan sebulan. Kejadian yang terus berulang itu membentuk sirkular mentalitas berbangsa yang sumbang.
Demokrasi tak lebih dari sekadar menempatkan sosok tertentu dalam pengambil kebijakan tanpa berpikir tentang kebijakan apa yang akan diambil untuk masa depan.
Kegagapan bagi politisi tatkala dihadapkan dengan masyarakat selalu tentang berapa rupiah yang bisa disumbangkan.
Tentu, niat dan gagasan baik terpaksa mati kutu. lima tahun menjabat, demonstrasi dan ketidakpuasaan mewarnai.
Jelas, masyarakat tak punya pilihan, tersandera oleh moralitasnya sendiri karena nasibnya telah digadaikan.
Lagi-lagi, sebagian besar diselesaikan dengan pundi-pundi yang tak cukup makan sebulan. Mentalitas bangsa ini kembali diuji, lalu terjerat lagi.
Inferior mentality bangsa ini tidak hanya muncul ketika berhadapan dengan bangsa luar, tetapi juga dengan sesama anak bangsa sendiri.
Mentalitas mengais kembalian dari orang-orang kaya dan berkuasa menghadang setiap orang yang bermodalkan niat baik dan ide cemerlang.
Sesungguhnya mereka telah menyadari bahwa kembalian itu tak membuatnya menjadi kaya raya.
Mereka juga tau bahwa kebijakan harga pangan murah lebih membuat mereka sejahtera, lapangan pekerjaan yang layak lebih membuat orang tua mereka bahagia, dan mereka juga paham bahwa kebijakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas akan mengangkat harkat dan martabat anak-anaknya.
Tapi, apa boleh buat? Sejarah dan mentalitas lah yang membentuk mereka.
Sepanjang itu, mentalitas miskin itu terus dirawat dan dilembagakan.
Seolah menjadi sirkular kultural yang tak terhentikan untuk terus dimanfaatkan oleh si kaya dan yang berkuasa, membusuk menggerogoti nasib masa depan keluarga dan anak-anak mereka.
Di setiap kesempatan, selalu saya katakan “kecewa lalu menuntut karena suara kita tak terbeli itu lebih baik daripada suara keita terbeli lalu kecewa dan menuntut.
Setidaknya, saat menuntut, kita tidak dituntut oleh moralitas sendiri. Tuntutan yang tanpa beban moral akan lebih mahal untuk dijual.”
Ditulis di Malang dan didedikasikan untuk setiap keluarga dan anak muda yang ingin bangkit memastikan setiap kebijakan politik yang lahir berpihak pada nasib masa depannya.
Oleh: Rafly Rayhan Al Khajri, S.H
Editor: Krisna Wahyu Yanuar
