Transformasi digital telah mengubah wajah industri keuangan global. Kehadiran aset digital seperti cryptocurrency, token digital, Non-Fungible Token (NFT), hingga tokenisasi aset membuka peluang investasi baru yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Di Indonesia, perkembangan teknologi finansial juga mendorong meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi digital karena menawarkan kemudahan transaksi, akses tanpa batas, dan potensi keuntungan yang tinggi.
Namun, di balik peluang tersebut, investor Muslim menghadapi tantangan yang tidak sederhana.
Mereka tidak hanya dituntut memahami risiko ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan praktik yang merugikan pihak lain.( Yuliana Siti Sholaika, Amin Wahyudi, dan Miftah Pahlevi,2025 )
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak selalu diikuti oleh perkembangan literasi syariah masyarakat.
Banyak investor Muslim tertarik pada aset digital karena dipengaruhi tren media sosial, fenomena fear of missing out (FOMO), serta harapan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
Padahal, Islam mengajarkan bahwa setiap investasi harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential), transparansi, dan kebermanfaatan (maslahah).
Oleh karena itu, diskusi mengenai tantangan investor Muslim dalam menghadapi aset digital menjadi semakin relevan di era ekonomi digital saat ini.( Mayang Rosana,2026 )
Salah satu tantangan terbesar investor Muslim adalah ketidakjelasan status syariah aset digital, khususnya cryptocurrency. Hingga saat ini, berbagai ulama dan lembaga internasional masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehalalan aset tersebut.
Perbedaan ini muncul karena karakteristik aset digital yang tidak selalu memiliki aset dasar (underlying asset) yang jelas, tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi, serta mekanisme transaksi yang berbeda dengan instrumen investasi konvensional.
Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi investor Muslim dalam menentukan apakah investasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip syariah atau belum.( syariah aset kripto, 2026)
Tantangan berikutnya adalah tingginya unsur spekulasi dalam perdagangan aset digital. Tidak sedikit investor membeli aset hanya karena mengikuti tren tanpa memahami fundamental proyek yang mendasarinya.
Aktivitas seperti pump and dump, perdagangan berbasis rumor, hingga praktik manipulasi harga sering kali menyebabkan fluktuasi ekstrem yang mendekati praktik maysir atau perjudian.
Dalam perspektif ekonomi Islam, keuntungan seharusnya diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang produktif, bukan semata-mata dari spekulasi yang tidak didukung nilai ekonomi riil.( Annisa Aulia Syahfitri,2025 )
Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi persoalan serius. Banyak investor memahami cara membeli aset digital melalui aplikasi, tetapi belum memahami konsep akad, kepemilikan (milkiyyah), maupun tujuan investasi dalam Islam.
Akibatnya, keputusan investasi sering didasarkan pada rekomendasi influencer dibandingkan hasil analisis yang rasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi dengan peningkatan kualitas edukasi keuangan syariah.
Aspek regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi teknologi sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko investasi digital.
Namun, dari perspektif syariah, kajian mengenai status aset digital masih terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menyatakan bahwa pembahasan mengenai kesesuaian syariah aset kripto masih dilakukan bersama Dewan Syariah Nasional-MUI sehingga belum terdapat keputusan final yang bersifat menyeluruh.
Hal ini menunjukkan bahwa investor Muslim perlu bersikap lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan investasi. ( Yuliana Siti Sholaika,2025 )
Walaupun demikian, tidak semua aset digital harus dipandang negatif. Perkembangan teknologi blockchain justru memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi syariah apabila diterapkan pada instrumen yang memiliki aset dasar yang jelas, akad yang transparan, serta memberikan manfaat ekonomi nyata.
Tokenisasi sukuk, sertifikat wakaf digital, digitalisasi zakat, hingga pencatatan transaksi berbasis blockchain merupakan contoh inovasi yang berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi syariah di masa depan.
Dengan kata lain, yang menjadi persoalan bukanlah teknologinya, melainkan bagaimana teknologi tersebut digunakan sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī’ah.( Mayang Rosana,2026 )
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.
Pertama, peningkatan literasi investasi syariah harus menjadi prioritas melalui pendidikan formal maupun pelatihan publik agar investor tidak mudah terjebak pada investasi yang bersifat spekulatif.
Literasi tidak hanya membahas cara memperoleh keuntungan, tetapi juga memahami konsep akad, manajemen risiko, dan etika investasi dalam Islam.( Mayang Rosana,2026 )
Kedua, pemerintah bersama OJK dan DSN-MUI perlu mempercepat penyusunan pedoman yang lebih komprehensif mengenai aset digital berbasis syariah.
Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan bagi industri dalam mengembangkan produk investasi digital yang memenuhi prinsip syariah. Kepastian regulasi akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong inovasi yang lebih bertanggung jawab.( Yuliana Siti Sholaika,2025 )
Perkembangan aset digital merupakan konsekuensi dari transformasi ekonomi digital yang tidak dapat dihindari.
Bagi investor Muslim, tantangan utama bukan sekadar memahami cara berinvestasi, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan investasi selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
Ketidakjelasan status hukum beberapa aset digital, tingginya unsur spekulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta regulasi yang masih berkembang menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana.
Di sisi lain, teknologi blockchain juga menawarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah apabila dimanfaatkan untuk menciptakan instrumen investasi yang transparan, memiliki aset dasar yang jelas, dan memberikan manfaat ekonomi nyata.
Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, praktisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem investasi digital yang inovatif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Investor Muslim tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi pelaku investasi yang cerdas, kritis, dan beretika.
Sumber Referensi
Rosana, M. (2026). Menakar Unsur Gharar dan Maysir dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kripto dan NFT. Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. (Ejournal Universitas Islam Ibrahimy)
Sholaika, Y. S., Wahyudi, A., & Pahlevi, M. (2025). Sharia Governance in the Digital Financial Ecosystem: OJK Regulation and DSN-MUI Fatwa. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law. (Jurnal Universitas Darussalam Gontor)
Syahfitri, A. A., Lathifa, L., Amal, I., & Hidayat, T. (2025). Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam. SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law. (Salsabil)
Otoritas Jasa Keuangan. Kajian mengenai status syariah aset kripto bersama DSN-MUI (2026). (Katadata)
Fatwa dan regulasi terkait tata kelola keuangan digital syariah sebagaimana dibahas dalam literatur akademik mengenai OJK dan DSN-MUI. (Jurnal Universitas Darussalam Gontor
Profil Penulis
Mohammad Syaifuddin Zuhdi merupakan mahasiswa semester IV Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Muhammadiyah Tulungagung. Lahir di Pasuruan pada 26 Februari 2001, ia juga merupakan santri Pondok Pesantren Al Manshur, Tawangsari, Kabupaten Tulungagung. Semangat pantang menyerah dan rasa syukur menjadi prinsip yang senantiasa dipegang dalam menempuh pendidikan maupun menjalani kehidupan sehari-hari.
