Urupedia.id- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tulungagung baru-baru ini mengumumkan pembatalan hasil Konfercab XXVIII. Lewat pernyataan resmi, mereka meminta maaf sekaligus berjanji akan memulai ulang proses konferensi di bawah pengawasan badan pekerja baru. Sekilas, teks itu tampak normatif, penuh ungkapan permohonan maaf dan komitmen perbaikan. Namun, bila dibaca dengan kacamata filsafat politik dan etika, pernyataan tersebut justru membuka luka lama: krisis legitimasi dan kepemimpinan dalam tubuh PMII Tulungagung.
Hannah Arendt pernah menulis, kekuasaan bukanlah dominasi melainkan kapasitas kolektif yang lahir dari tindakan bersama. Kekuasaan sejati berdiri di atas konsensus, bukan paksaan. Sayangnya, pernyataan resmi PC PMII Tulungagung tidak menyingkap proses deliberatif itu. Alih-alih menjelaskan secara terbuka pelanggaran apa yang terjadi dalam Konfercab, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasi dilakukan, publik hanya disuguhi kalimat abstrak: “tidak kompatibel dan tidak efektif.” Di sinilah letak masalah: komunikasi yang seharusnya dialogis malah berubah menjadi monolog kekuasaan.
Jurgen Habermas menyebut kondisi ini sebagai defisit rasionalitas komunikatif. Bahasa organisasi tidak lagi mengandung argumentasi publik, melainkan menjadi instrumen legitimasi sepihak. Permintaan maaf yang mereka lontarkan pun terasa hampa, sekadar basa-basi kelembagaan tanpa etika akuntabilitas yang sejati. Kierkegaard menyebut kondisi semacam ini sebagai “keputusasaan etis”—saat kata dan tindakan tidak lagi selaras, dan institusi gagal menjalankan nilai yang mereka klaim junjung.
Namun problem lebih serius sesungguhnya terletak pada figur Ketua PC PMII Tulungagung, Ahmad Muzakki. Di bawah kepemimpinannya, cabang ini dinilai berjalan arogan dan sewenang-wenang. Hukum organisasi (AD/ART) kerap dilanggar, banyak agenda kaderisasi kosong, sementara energi Ketua lebih banyak tercurah untuk mencari relasi eksternal. Ironisnya, relasi itu tidak diturunkan menjadi pengetahuan praktis bagi kader di bawah. Cabang pun kehilangan arah, berjalan jauh dari visi dan misi yang pernah ia gaungkan.
Dalam filsafat politik Plato, pemimpin ideal seharusnya adalah philosopher king: bijaksana, adil, dan memimpin dengan keutamaan jiwa. Tetapi kepemimpinan yang kini berjalan lebih menyerupai “tirani mikro”—pemimpin yang sibuk membangun legitimasi personal sembari mengabaikan kaderisasi. Michel Foucault mengingatkan, inilah wajah kekuasaan modern: bukan lagi dominasi kasar, melainkan regulasi halus yang mengatur kehidupan organisasi dari atas, menutup pintu kritik, dan menjadikan kader sebagai objek, bukan subjek gerakan.
Hasilnya jelas: PMII Tulungagung menjelma struktur kosong. Visi dan misi tinggal slogan. Agenda kaderisasi mati suri. Dan kader di tingkat bawah dipaksa puas dengan simbol-simbol pergerakan, tanpa roh yang hidup di dalamnya. Inilah nihilisme praksis: organisasi ada, tapi tidak bergerak; kepemimpinan ada, tapi tidak memimpin.
Kritik ini tentu bukan sekadar caci maki. Ia adalah alarm. Sebab, bila dibiarkan, PC PMII Tulungagung hanya akan menjadi panggung kecil bagi kepentingan elit, jauh dari cita-cita pergerakan mahasiswa Islam sebagai rumah intelektual dan moral. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengembalikan organisasi pada prinsip dasarnya: musyawarah, kaderisasi, dan kepemimpinan etis.
Hanya dengan cara itu, PMII Tulungagung bisa keluar dari bayang-bayang krisis legitimasi. Jika tidak, sejarah akan mencatat periode ini sebagai era dekadensi—ketika pergerakan yang seharusnya menjadi mercusuar justru redup oleh arogansi pemimpinnya sendiri.
