Urupedia.id- Nahdlatul Ulama secara harfiah berarti kebangkitan para ulama, nama itu bukan sekadar identitas organisasi, melainkan deklarasi tentang siapa yang menjadi ruh, arah, dan penuntun perjalanan NU sejak didirikan oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari.
Karena itu, para masyayikh sejak dahulu terus mengingatkan agar makna tersebut tidak mengalami pergeseran.
نهضة العلماء ليس بنهضة العملاء
“Nahdlatul Ulama bukanlah kebangkitan para pekerja, melainkan kebangkitan para ulama.”
Dawuh KH. Ali Maksum Krapyak bukan sekadar permainan bahasa.
Ia adalah peringatan agar NU tidak bergeser dari kepemimpinan berbasis ilmu menuju kepemimpinan yang ditentukan oleh kepentingan, modal, atau pengaruh.
Lalu, siapakah yang layak disebut ulama?
Al-Qur’an memberikan jawabannya secara tegas.
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
“Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama.” (QS. Fathir: 28)
Ayat ini tidak mendefinisikan ulama sebagai sosok yang paling populer, paling fasih berbicara, paling luas jaringan politiknya, atau paling piawai mengelola organisasi.
Al-Qur’an justru menjadikan khasy-yah—rasa takut kepada Allah yang lahir dari kedalaman ilmu agama—sebagai identitas utama seorang ulama.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar pula rasa takutnya kepada-Nya.
Dengan demikian, ilmu bukan sekadar kumpulan pengetahuan, melainkan cahaya yang melahirkan ketakwaan.
Yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat, bukan sekadar keahlian teknis atau profesional.
Karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda:
العلماء ورثة الأنبياء
“Para ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)
Yang diwariskan para nabi bukanlah kekuasaan, jabatan, atau pengaruh politik. Yang diwariskan adalah ilmu.
Maka ketika sebuah organisasi menamakan dirinya Nahdlatul Ulama, orientasi kepemimpinannya semestinya bertumpu pada otoritas keilmuan, bukan semata kemampuan administratif.
Ketika Ukuran Kepemimpinan Bergeser
Di zaman sekarang, ukuran kepemimpinan sering berubah. Popularitas, kemampuan membangun koalisi, kekuatan jaringan, hingga kedekatan dengan pusat kekuasaan dan pusat modal kerap dianggap sebagai modal utama.
Padahal NU tidak dilahirkan untuk menjadi kendaraan politik praktis ataupun ruang ekspansi kepentingan ekonomi.
NU lahir dari rahim pesantren.
NU dibangun oleh para kiai.
NU ditegakkan oleh sanad keilmuan.
NU dipelihara oleh adab.
Seluruh fondasi itu dirumuskan sendiri oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Dalam muqaddimahnya, beliau menegaskan bahwa kerusakan umat bermula ketika ilmu dipisahkan dari kepemimpinan.
Karena itu beliau mengutip firman Allah:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
“Maka bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui.” (QS. an-Nahl: 43)
Ayat ini bukan sekadar etika bertanya. Ia adalah prinsip besar peradaban Islam yakni setiap urusan harus dikembalikan kepada ahlinya.
Prinsip yang sama ditegaskan Rasulullah ﷺ:
إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظرِ الساعةَ
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. al-Bukhari)
Hadis ini bukan sekadar berbicara tentang akhir zaman.
Ia menjelaskan sebuah hukum sosial yakni ketika amanah diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas yang sesuai, kerusakan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Terlebih jika amanah itu menyangkut organisasi keagamaan sebesar Nahdlatul Ulama.
PBNU Bukan Sekadar Jabatan Manajerial
Pertanyaannya sederhana.
Bagaimana mungkin seseorang memimpin jutaan warga nahdliyin apabila ia sendiri tidak pernah menyelami tradisi keilmuan pesantren?
Bagaimana ia menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah jika tidak memahami ushul fiqh, qawa’id fiqhiyyah, ilmu hadis, tafsir, sanad, dan turats yang menjadi napas NU?
Lebih jauh lagi, bagaimana seorang Rais ‘Aam menjadi rujukan para kiai di seluruh Indonesia apabila otoritas keilmuannya tidak lahir dari proses pendidikan yang setara dengan tradisi yang hendak dipimpinnya?
Bagaimana ia membimbing para ulama yang puluhan tahun menelaah kitab, menulis karya ilmiah, mengajar turats, dan menjaga sanad, jika ia sendiri belum menempuh perjalanan intelektual yang sama?
Dan bagaimana nilai wara’ serta zuhud dapat menjadi teladan apabila kepemimpinan lebih dekat dengan simbol-simbol kemewahan daripada kesederhanaan yang diwariskan para muassis?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan ditujukan kepada satu orang.
Ia adalah ukuran yang semestinya berlaku bagi siapa pun yang hendak memikul amanah tertinggi di NU.
Sebab pesantren bukan sekadar tempat tinggal santri. Pesantren adalah laboratorium pembentukan ulama.
Di sanalah seseorang belajar adab sebelum ilmu.
Belajar tawadhu sebelum berbicara.
Belajar mendengar sebelum memimpin.
Belajar sanad sebelum berfatwa.
Semua proses itu tidak selesai dalam hitungan bulan atau tahun.
Ia ditempa melalui perjalanan panjang yang membentuk karakter sekaligus otoritas keilmuan.
Karena itu, memimpin PBNU tidak dapat disamakan dengan memimpin perusahaan, kementerian, partai politik, atau organisasi profesi.
Ketua Umum PBNU bukan hanya seorang manajer organisasi.
Ia adalah representasi otoritas keilmuan Nahdlatul Ulama.
Seorang ahli bedah tidak lahir hanya karena pandai mengelola rumah sakit.
Demikian pula pemimpin NU tidak cukup hanya piawai mengelola organisasi apabila tidak memiliki kedalaman ilmu agama.
Sebab yang dipimpin bukan aset perusahaan.
Yang dipimpin adalah warisan para nabi.
Ilmu Di Atas Nasab, Popularitas, dan Modal
Dalam NU, ukuran pertama kepemimpinan semestinya adalah ilmu.
Bukan lagi perihal nasab, bukan juga soal popularitas.
Bukan juga menambah kekayaan.
Bukan pula kedekatan dengan penguasa ataupun pengusaha.
Nasab adalah kemuliaan yang patut dihormati.
Namun Islam tidak pernah menjadikan nasab sebagai pengganti ilmu dan ketakwaan.
Allah mengabadikan kisah putra Nabi Nuh yang tidak diselamatkan karena ukuran Allah bukan garis keturunan, melainkan iman.
Abu Lahab adalah paman Rasulullah, tetapi kehormatannya runtuh karena kekufurannya.
Sebaliknya, Salman al-Farisi yang bukan berasal dari Bani Hasyim justru dimuliakan Rasulullah karena iman, ilmu, dan ketakwaannya.
Inilah prinsip yang diwariskan para muassis NU yakni kemuliaan organisasi ini berdiri di atas ilmu, sanad, adab, dan takwa—bukan semata-mata garis darah atau kekuatan modal.
Amanah, Bukan Ambisi
Setiap kader NU perlu memiliki kejujuran moral untuk mengukur dirinya sendiri.
Tidak semua orang dipanggil menjadi Ketua Umum.
Tidak semua orang dipersiapkan menjadi ulama.
Dan tidak semua bentuk pengabdian harus diwujudkan melalui kursi kepemimpinan tertinggi.
NU menyediakan begitu banyak ruang perjuangan di pesantren, lembaga, badan otonom, dunia pendidikan, dakwah, hingga pelayanan sosial.
Semuanya merupakan ladang khidmah yang sama-sama mulia.
Yang berbahaya adalah ketika ambisi mendahului kapasitas; ketika hasrat memimpin lebih besar daripada kesiapan memikul amanah.
Dalam tradisi NU, jabatan bukan hak yang harus direbut.
Jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Jika Nahdlatul Ulama ingin tetap menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dicita-citakan Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, maka kepemimpinannya harus kembali kepada fondasi yang beliau letakkan sejak awal yakni kepemimpinan ulama yang berilmu, berakhlak, bersanad, dan bertakwa.
Sebab ketika ilmu tidak lagi menjadi syarat utama kepemimpinan, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan organisasi, melainkan marwah Nahdlatul Ulama itu sendiri.
Nahdlatul Ulama harus tetap menjadi kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan ambisi para pengusaha.
نهضة العلماء لا نهضة العملاء.
Wallahu a’lam bis-shawab.
Oleh KH. Muhammadun Sya’roni
Editor Krisna Wahyu Yanuar
