Urupedia.id- Ekonomi Indonesia seharusnya tidak terus bergantung pada sistem kapitalisme atau feodalisme yang selama ini hanya menguntungkan investor asing dan kelompok elite tanpa adanya kontrol penuh dari pemerintah. Dalam berbagai kajian yang dilakukan, pola ekonomi semacam ini justru memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan daya saing usaha kecil, serta membuat negara semakin bergantung pada modal luar negeri. Indonesia perlu bertransformasi menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, di mana kekuatan ekonomi rakyat menjadi prioritas utama.
Sejarah telah membuktikan bahwa ketergantungan terhadap investor asing tanpa pengendalian yang jelas hanya membuat negara kehilangan kedaulatan ekonominya. Para investor asing dan korporasi besar sering kali diberikan kebebasan luas untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, sementara rakyat hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri. Tanpa kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat, negara ini hanya akan menjadi ladang eksploitasi bagi kepentingan global.
Penerapan ekonomi berbasis kapitalisme juga memperlihatkan dampak negatif terhadap distribusi kekayaan di Indonesia. Sumber daya ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang memiliki akses terhadap modal besar. UMKM dan koperasi, yang sebenarnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sering kali terpinggirkan oleh persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan-perusahaan besar.
Selain kapitalisme, feodalisme ekonomi yang masih bercokol di berbagai sektor juga menjadi penghambat kesejahteraan rakyat. Struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada kekuatan politik dan oligarki membuat kebijakan ekonomi lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Feodalisme ini tampak jelas dalam sistem kepemilikan lahan, monopoli perdagangan, serta kebijakan yang hanya berpihak pada konglomerat.
Dalam konteks ini, saya lebih setuju jika Indonesia kembali mencoba menerapkan ekonomi berbasis kerakyatan yang pernah digagas oleh Bung Hatta. Konsep ini menekankan pada pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi rakyat, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
Ekonomi berbasis kerakyatan bukanlah sekadar konsep idealis, tetapi sebuah strategi nyata yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis ekonomi. UMKM dan koperasi telah menjadi penyelamat ekonomi nasional dalam berbagai krisis, termasuk saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Kontribusi mereka terhadap PDB nasional juga tidak bisa diremehkan, dengan sumbangan sebesar 6% bruto.
Pemerintah seharusnya lebih serius dalam memperkuat sektor UMKM dan koperasi, bukan hanya sekadar menjadikannya retorika politik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan akses modal yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dengan bunga yang rendah dan prosedur yang mudah. Selama ini, banyak UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena sistem perbankan lebih berpihak kepada perusahaan besar.
Selain akses modal, infrastruktur bagi UMKM dan koperasi juga harus diperkuat. Pemerintah perlu membangun ekosistem bisnis yang lebih ramah bagi usaha kecil, termasuk dalam hal perizinan, distribusi, hingga akses pasar. Dengan begitu, UMKM tidak hanya menjadi pelengkap dalam sistem ekonomi, tetapi benar-benar menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional.
Regulasi yang mendukung ekonomi rakyat juga harus diperkuat. Kebijakan yang terlalu berpihak pada investasi asing perlu dikaji ulang agar tidak merugikan usaha lokal. Misalnya, regulasi yang memberikan insentif besar kepada investor asing sementara UMKM harus berjuang sendiri di tengah ketatnya persaingan pasar.
Pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan proteksi bagi UMKM dan koperasi agar mereka tidak mudah tergilas oleh dominasi korporasi besar. Salah satu caranya adalah dengan membatasi impor barang yang bisa diproduksi oleh industri lokal, serta memberikan insentif bagi produk dalam negeri agar bisa bersaing di pasar global.
Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM juga harus diperkuat agar mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dalam era digital seperti sekarang, pemerintah harus mendorong pelaku usaha kecil untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, koperasi harus dikembangkan sebagai model bisnis utama yang berbasis pada asas gotong royong. Koperasi bukan hanya sekadar wadah ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
Pemerintah juga harus menjamin bahwa koperasi tidak lagi dipandang sebagai sektor kelas dua dalam ekonomi nasional. Banyak koperasi yang gagal berkembang bukan karena sistemnya lemah, tetapi karena kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah. Jika koperasi diberikan ruang yang lebih besar, maka mereka bisa menjadi kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ekonomi berbasis kerakyatan juga harus diintegrasikan dengan pembangunan daerah agar tidak terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Selama ini, pertumbuhan ekonomi lebih banyak terpusat di kota-kota besar, sementara daerah-daerah tertinggal masih kesulitan mendapatkan akses pembangunan.
Indonesia juga perlu memperkuat kemandirian ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penggunaan produk lokal dalam setiap sektor ekonomi, baik di tingkat industri maupun konsumsi rumah tangga.
Ekonomi berbasis kerakyatan juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Dengan memperkuat ekonomi domestik, Indonesia tidak akan mudah terguncang oleh gejolak ekonomi global yang sering kali dikendalikan oleh kepentingan negara-negara besar.
Dalam sistem ekonomi berbasis kerakyatan, keadilan ekonomi harus menjadi prinsip utama. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat kecil terus berjuang dalam keterbatasan.
Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada rakyat juga akan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat. Ketika rakyat memiliki daya beli yang tinggi, maka roda ekonomi akan berputar lebih cepat dan kesejahteraan akan meningkat.
Selain aspek ekonomi, sistem ini juga akan memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi akan menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia meninggalkan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan beralih ke sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi berbasis kerakyatan adalah jalan keluar terbaik bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Indonesia tidak boleh terus bergantung pada investor asing tanpa kendali yang jelas. Pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pasar bebas yang cenderung eksploitatif.
Jika pemerintah serius dalam menerapkan ekonomi berbasis kerakyatan, maka Indonesia akan memiliki sistem ekonomi yang lebih mandiri, stabil, dan berpihak pada rakyat. Ini bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, tetapi sebuah keharusan jika kita ingin menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.
Maka dari itu, sudah saatnya kita bergerak bersama untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Tidak ada lagi ruang bagi kapitalisme dan feodalisme yang hanya memperkaya segelintir orang. Saatnya ekonomi rakyat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
