Pengamat Politik Universitas Indonesia
Urupedia.id- Dalam politik Indonesia, tidak semua aktor bekerja di bawah sorot lampu.
Ada tokoh yang hidup dalam panggung popularitas, dan ada pula yang justru menentukan arah melalui kerja senyap, membangun jejaring, merumuskan gagasan, dan mengonsolidasikan kekuatan.
Muchdi Purwoprandjono, atau Muchdi PR, lebih tepat ditempatkan dalam kategori kedua.
Nama Muchdi memang tidak pernah steril dari kontroversi.
Namun, membatasi pembacaan terhadap dirinya hanya pada kontroversi adalah reduksi yang tidak adil dalam memahami sejarah politik Indonesia pascareformasi.
Dalam konteks kelahiran Partai Gerindra dan artikulasi nasionalisme kerakyatan yang kini menjadi salah satu ciri pemerintahan Prabowo Subianto, peran Muchdi PR layak dibaca ulang secara lebih jernih, proporsional, dan historis.
Gerindra dan Kelelahan Pasca- reformasi
Gerindra tidak lahir dari ruang hampa. Partai ini muncul pada 2008, di tengah kekecewaan publik terhadap liberalisasi politik dan ekonomi pascareformasi yang dinilai gagal menghadirkan keadilan sosial.
Demokrasi prosedural memang berjalan, tetapi ketimpangan justru semakin tajam.
Oligarki ekonomi menguat, negara tampak melemah di hadapan pasar, dan rakyat kecil semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan.
Dalam konteks inilah Gerindra dibentuk, sebagai partai korektif.
Prabowo tampil sebagai simbol perlawanan terhadap arus dominan politik liberal.
Namun, di balik figur Prabowo, terdapat sejumlah aktor strategis yang membantu membangun fondasi ideologis partai, termasuk Muchdi PR.
Muchdi PR sebagai Aktor Struktural
Muchdi bukan politisi elektoral. Ia bukan orator publik, bukan pula pemburu panggung.
Latar belakangnya sebagai perwira tinggi TNI dan pejabat intelijen membentuk wataknya sebagai figur strategis, bukan figur populis.
Kontribusinya dalam Gerindra lebih bersifat konseptual dan struktural, ikut merumuskan gagasan tentang negara kuat, nasionalisme, dan keberpihakan sosial dalam bahasa yang realistis, bukan utopis.
Di sinilah perannya menjadi penting. Banyak partai berbicara tentang “kerakyatan”, tetapi terjebak pada populisme retoris.
Gerindra sejak awal mencoba menggabungkan nasionalisme klasik dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer.
Negara harus hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai aktor aktif yang melindungi kepentingan nasional dan rakyat kecil.
Paradigma ini menegaskan satu hal: negara tidak boleh sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar, apalagi pada kepentingan modal besar.
Nasionalisme kerakyatan menjadi kritik terhadap demokrasi liberal yang prosedural tetapi rapuh secara sosial.
Jejak Ideologis Generasi 66
Jejak pemikiran Muchdi PR tidak bisa dilepaskan dari formasi ideologis Generasi 66, yang melihat negara sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan, bukan sekadar arena kompetisi elite.
Dalam pandangan ini, negara bukan hanya wasit, melainkan pelindung.
Latar keluarganya yang dekat dengan tradisi Islam politik—baik Masyumi maupun NU—memberi warna tersendiri, nasionalisme yang tidak anti-agama, tetapi juga tidak jatuh pada sektarianisme.
Sebuah nasionalisme yang mengakar pada moral publik sekaligus kepentingan kebangsaan.
Relasi Paradigmatik dengan Prabowo
Relasi antara Muchdi PR dan Prabowo kerap dibaca sebagai relasi personal atau transaksional.
Padahal, jika ditelisik lebih dalam, relasi itu lebih tepat disebut sebagai relasi paradigmatik.
Keduanya berbagi pandangan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang kuat, berdaulat, dan berani mengambil posisi strategis dalam ekonomi global.
Negara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.
Pandangan ini kini menemukan momentumnya dalam pemerintahan Prabowo, program makan bergizi gratis, penguatan peran negara dalam pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga penekanan pada stabilitas nasional bukanlah kebijakan yang lahir tiba-tiba.
Ia merupakan artikulasi kebijakan dari gagasan nasionalisme kerakyatan yang telah lama dirumuskan sejak fase awal Gerindra.
Kompleksitas Tokoh dan Kedewasaan Demokrasi
Tentu, membicarakan Muchdi PR tanpa menyentuh kontroversi adalah mustahil. Namun, narasi historis tidak identik dengan glorifikasi.
Ia menuntut kedewasaan publik untuk memisahkan antara perdebatan yuridis, penilaian moral, dan kontribusi ideologis.
Dalam demokrasi yang matang, seseorang dapat menjadi figur kontroversial sekaligus aktor historis.
Muchdi PR adalah produk zamannya—zaman ketika negara dikelola dengan logika kekuasaan yang berbeda dari hari ini.
Namun, sebagian gagasan tentang kedaulatan, peran negara, dan keberpihakan sosial justru tetap relevan, bahkan mendesak, di tengah krisis global saat ini.
Politik sebagai Sejarah Ide
Membaca ulang peran Muchdi PR dalam konteks Gerindra dan pemerintahan Prabowo bukanlah upaya pemutihan, melainkan usaha memahami bagaimana gagasan politik lahir, berkembang, dan menemukan bentuk kebijakannya.
Ia mengingatkan kita bahwa politik tidak hanya digerakkan oleh figur populer, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar, merumuskan kerangka berpikir, menjaga konsistensi ideologis, dan mengarahkan strategi negara.
Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia pasca reformasi adalah sejarah negosiasi panjang antara masa lalu dan masa depan.
Gerindra adalah produk negosiasi itu. Pemerintahan Prabowo hari ini adalah kelanjutan pencarian bentuk nasionalisme yang sesuai dengan tantangan zaman.
Dalam proses tersebut, Muchdi PR—dengan segala kompleksitasnya—menjadi salah satu simpul penting yang tidak bisa begitu saja dihapus dari narasi.
Mungkin inilah pelajaran terpentingnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memahami.
Memahami bahwa di balik setiap kebijakan, ada sejarah ide, perdebatan panjang, dan aktor-aktor yang bekerja jauh dari sorotan kamera.
Di ruang itulah, Muchdi PR menempati posisinya.
Oleh: Moch Chabibi Syafi’uddin, M.Si
Pengamat Politik Universitas Indonesia
